REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sukses pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang dijalankan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapat pengakuan internasional. Kebijakan ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, didapuk menjadi pembicara di Konferensi Internasional dengan tema ‘Rural Inequalities: Evaluating Approaches to Overcome Disparities’ yang diselenggarakan International Fund for Agricultural Development (IFAD) di Roma, Italia, Selasa (02/05).
“Kami telah memasuki era baru pembangunan pedesaan di Indonesia. Hal itu kami lakukan dengan mengimplementasikan kebijakan dana desa. Dalam kurun waktu empat tahun ini, negara telah mengalokasikan hingga Rp 187 triliun untuk disalurkan ke desa,” ujar Menteri Eko dalam konferensi internasional itu seperti keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id.
Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan populasi mencapai 260 juta penduduk serta negara kepulauan terbesar, lanjut Eko, sektor pertanian merupakan potensi utama Indonesia yang dapat dimaksimalkan. Di hadapan para peserta IFAD yang hadir dari berbagai negara ini ia menceritakan kehidupan pertanian di Indonesia yang berada di kawasan pedesaan.
Menurut Eko, percepatan pembangunan pedesaan adalah langkah strategis. Pembangunan pedesaan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih dari 82 persen penduduk desa bekerja di sektor pertanian. "Dana Desa disalurkan untuk menjadi daya ungkit dan memaksimalkan potensi pertanian tersebut,” kata dia.
Hingga 2017 lalu, ungkap Mendes PDTT, dana desa yang disalurkan ke lebih dari 74 ribu desa berhasil membangun 123.145 kilometer jalan desa, 5.220 unit pasar desa, 26.070 unit kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 1.927 unit embung, dan 28.091 unit irigasi. Selain itu, dana desa digunakan diantaranya untuk membangun sarana air bersih sebanyak 37.496 unit, 5.314 unit Polindes, 18.072 unit PAUD, 11.424 unit Posyandu, 108.484 unit MCK, 38.217 kilometer drainase, dan 65.918 unit penahan tanah.
Dana desa menjadi pendorong untuk menunjang aktivitas ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. "Kami terus bergerak untuk memberantas kemiskinan di pedesaan dengan kebijakan tersebut,” ujar Menteri Eko.
Saat ini Kemendes memiliki empat program prioritas dalam mendorong pembangunan di Desa, yakni Budan Usaha Milik Desa (BUMDes), Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), pembangunan embung, dan yang terakhir adalah sarana olahraga.
Menteri Eko memaparkan, kebijakan dana desa berhasil mengurangi kesenjangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada April 2018, gini ratio di desa yakni 0,32, di kota 0,4 dan gini ratio nasional 0,39. “Hal tersebut menunjukkan pembangunan di desa menjadi pendobrak penurunan gini ratio di Indonesia,” paparnya.
Konferensi yang digelar oleh IFAD tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi berbagai pendekatan terhadap pengurangan kemiskinan pedesaan. Empat aspek utama indikator ketidaksetaraan menjadi pembahasan, yakni akses sumber daya, ketahanan ekonomi dan lingkungan, hubungan sosial budaya, serta hak politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika