REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai wajar pemberian mandat calon presiden ke Prabowo Subianto oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Karena itu menurutnya, pemberian mandat KSPI saat peringatan Hari Buruh 1 Mei kemarin bukan bagian dari politisasi.

"Ya buruh itu gerakan politik kan. Apa yang dipolitisasi? Iya memang buruh gerakan politik," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5).

Namun demikian, Zulkifli enggan menyimpulkan apakah mandat tersebut sebagai deklarasi para buruh kepada Prabowo di pilpres.

"Ya tanya ke KSPI, hak dia dong. Saya kan bukan hak saya nyambut menyambut," kata Zulkifli.

Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan menyebut dukungan organisasi buruh terhadap calon tertentu bukanlah hal baru dalam politik. Karena menurutnya organisasi memang ada yang berafiliasi ke politik, terlebih kata Taufik, menjelang tahun politik.

"Ini yang harus dipahami bahwa sekarang ini tahun-tahun menjelang pesta demokrasi jadi otomatis sah-sah saja kalau ada kelompok masyarakat maupun komunikasi menggalang dukungan," kata Taufik.

Menurutnya, selama belum ada Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur larangan dukungan tersebut, hal itu sah-sah saja dilakukan.

"Jadi kalau ada dukungan buruh ke Pak Prabowo atau ke salah satu itu, katakanlah bunga rampai demokrasi karna Pemilu belum dilaksanakan. Selama belum ada PKPU ya silahkan berkreatifitas asal jaga persatuan dan kesatuan," kata Wakil Ketua DPR tersebut.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat mandat dari ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI pada aksi May Day di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5). Prabowo diberikan mandat sebagai calom presiden 2019 mendatang dan juga menandatangani kontrak politik yang berisi 10 butir tuntutan rakyat dan buruh.

Fauziah Mursid

Ikuti Whatsapp Channel Republika