REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyayangkan dilibatkannya anak dalam kegiatan bernuansa politik. Hal ini sebagaimana terjadi dalam kegiatan bertajuk #diasibukkerja sehingga anak ikut mendapatkan intimidasi dari kelompok #gantipresiden2019 di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD), Ahad (29/4).
"KPAI menyayangkan adanya pelibatan anak dalam kegiatan masyarakat yang mengandung unsur kegiatan politik," kata Komisioner KPAI Jasra Putra saat berbincang dengan kalangan media di Jakarta, Senin (30/4).
Dia mengatakan anak-anak wajib dilindungi dari penyalahgunaan politik sesuai dengan Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang belum memiliki hak politik dan dilibatkan dalam kegiatan politik merupakan bentuk perlakuan salah.
Jasra Putra yang komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak itu, mengatakan dengan melibatkan anak dalam kegiatan bernuansa politik, anak ditempatkan pada situasi rawan kekerasan. Anak juga ditempatkan dalam situasi rawan konflik sehingga berpotensi terganggu tumbuh kembangnya akibat informasi dan perlakuan salah.
Penyalahgunaan anak dan intimidasi terhadap anak dalam kegiatan politik akan memengaruhi psikologis anak, termaksuk tumbuh kembang anak. "KPAI meminta semua pihak untuk menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak termasuk dalam kegiatan politik,” kata dia.
KPAI juga meminta semua pihak untuk menghentikan pelibatan dan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. Termasuk juga menghentikan melakukan kekerasan terhadap anak dalam proses kegiatan politik.
Jasra mendorong agar Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor ditegakkan dan dipatuhi. Perda itu menyatakan kegiatan CFD bebas dari kegiatan politik, SARA, termasuk kegiatan yang bersifat menghasut.
"Oleh karena itu, KPAI meminta semua pihak mengembalikan fungsi Car Free Day sebagaimana yang tercantum dalam pergub tersebut," kata dia.
Terkait dengan pengawasan KPAI, dia mengatakan Pilkada 2018 yang mencakup 171 daerah ditemukan tingginya penyalahgunaan melalui pelibatan anak dalam politik dalam berbagai bentuk. Pelibatan di antaranya dukungan pasangan calon, intimidasi kepada anak, menyuruh anak menggunakan atribut tertentu, dan membawa anak ke ruang kampanye.
"Oleh karena itu, diharapkan penyelenggara pemilu (KPU RI, Bawaslu RI, red.) untuk melakukan tindakan tegas kepada siapa saja yang melibatkan anak dalam penyelenggaraan kampanye agar dalam pesta demokrasi lima tahunan bisa terjaga secara baik," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
