REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moledoko memastikan akan menjadi orang paling depan untuk membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika ada pihak-pihak yang mengganggu kerja Presiden. Apalagi, dia mengatakan, jika gangguan yang dilakukan tidak memiliki substansif dalam memajukan negara Indonesia.

"Terhadap hal-hal seperti itu, ya, saya terdepan untuk berbicara, untuk membela (Presiden Jokowi)," kata Moeldoko di kantornya, Selasa (24/4).

Pernyataan ini disampaikan Moeldoko karena dia berharap semua pihak memberikan kesempatan kepada Jokowi agar bisa menuntaskan kewajibannya sebagai presiden Indonesia. Moeldoko ingin Jokowi bisa bekerja dengan tenang dan tidak terganggu hal-hal sepele.

Dia mengatakan, jika seorang presiden hanya menanggapi hal kecil, persoalan yang lebih besar bisa jadi tidak terpikirkan. Dia mencontohkan perdebatan mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dia mengatakan, Jokowi menerbitkan aturan itu untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Namun, dia mengatakan, penerbitan tersebut justru dimobilisasi oleh oknum tertentu agar kinerja pemerintah terhambat.

"Hentikanlah hal seperti ini. Walaupun saya tahu ini isu yang sangat sedap untuk digerakan, ya," ujar Moeldoko.

Penerbitan Perpres TKA membuat Jokowi menjadi sasaran kritikan belakangan ini. Aturan yang dibuat untuk menyederhanakan perizinan TKA yang akan bekerja di Indonesia dianggap menjadi jalan bagi para TKA menyerbu lapangan kerja di dalam negeri. Hal tersebut bertolak belakang dengan jumlah pengangguran yang juga masih cukup banyak.

Belum selesai mengenai persoalan TKA, Jokowi juga disindir terkait pembagian paket sembilan bahan pokok (sembako) ketika melakukan kunjungan kerja. Tindakan tersebut dianggap masuk dalam ranah yang kurang etis karena Jokowi bakal maju dalam pemilihan presiden mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika