Sabtu 21 Apr 2018 20:33 WIB

Wabup: Pemilu tidak Boleh Menjadi Sumber Konflik

Konflik dan pertengkaran tersebut tidak produktif bagi bangsa ini.

Warga memasukan surat suara ke kotak suara. (Ilustrasi)
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Warga memasukan surat suara ke kotak suara. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Wakil Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih mengatakan perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tidak boleh menjadi sumber konflik yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab, konflik dan pertengkaran tersebut tidak produktif bagi bangsa ini.

"Pemilu tidak boleh menjadi sumber konflik dan pertengkaran yang tidak produktif, yang akan memperlemah pondasi kesatuan dan persatuan bangsa," katanya saat acara Gelar Seni Budaya Satu Tahun Menyongsong Pemilu 2019 yang digelar KPU Bantul di Bantul, Sabtu (21/4).

Dia mengatakan Pemilu 2019 harus menjadi sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mewujudkannya, harus didukung pemilih yang cerdas serta sistem demokrasi berintegritas.

photo
Penari topeng Patih Klonosewandono (bagian dari seni Reog Ponorogo) menghibur masyarakat saat Gelar Seni Budaya Menyongsong Pemilu Serentak 2019 di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (21/4). Gelar Seni Budaya yang menampilkan 17 dhadhak merak Reog Ponorogo tersebut dimaksudkan sebagai sosialisasi guna mensukseskan Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Wabup mengatakan, pemilih memiliki peran strategis dan fundamental dalam membentuk parlemen dan pemerintahan yang kapabel, kredibel, dan berintegritas. Karena itu, para pemilih dalam menunaikan hak konstitusionalnya harus berdasarkan pada rasionalisasi dan kesukarelaan.

"Pemilih harus benar-benar berdaulat atas setiap pilihannya, tidak boleh dipaksa, diancam, pemilih tidak boleh terdistorsi dan terciderai oleh aspek-aspek seperti primurdialisme, pragmatisme dan politik transaksional," katanya.

Wabup mengatakan sudah saatnya demokrasi yang dijalankan bangsa ini bertranformasi dari apsek prosedural menuju aspek subtansial. Dengan demikian, mampu menjawab cita-cita kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan.

"Demokrasi subtansial harus ditopang parlemen dan pemerintahan yang terpilih yang profesional transparan dan akuntabel," katanya.

Namun demikian, kata dia, pemerintahan akan bekerja dengan baik dan konsisten sesuai dengan mandat konstitusi jika memperoleh dukungan, kepercayaan dan pengawasan dari rakyat.

photo
Maestro tari topeng Indramayu, Wangi Indria mementaskan tarian Klana saat pentas kesenian dalam rangka sosialisasi Pemilu 2019 di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (21/4). Kegiatan yang digelar KPUD Indramayu dengan tema "Filosofi Warna" tersebut untuk mensosialisasikan Pemilu 2019 mendatang. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

Ketua KPU Bantul Muhammad Johan Komara mengatakan, tujuan dari Gelar Seni Budaya ini menyosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa tahapan Pemilu serentak 2019 telah dimulai. Dengan demikian, masyarakat bisa berpartisipasi.

"Ini untuk memastikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilu serta meyakinkan masyarakat tentang pentingnya menjaga daulat terhadap proses dan hasil pemilu, sesuai tagline KPU yaitu "Pemilih berdaulat negara kuat"," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement