REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menyatakan masih membuka segala peluang koalisi dalam Pemilihan Presiden 2019, baik itu mendukung Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto atau mengusung capres alternatif. "Ya, semua peluang sama besarnya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, dihubungi di Jakarta, Jumat.
Belakangan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan tengah membuka komunikasi politik dengan partai lain. Tujuannya untuk membangun poros ketiga di luar koalisi Jokowi atau Prabowo.
Kabar terbaru, SBY direncanakan bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman dalam waktu dekat untuk membahas peluang mengusung capres alternatif. Syarief Hasan menyatakan Demokrat belum memutuskan apakah nantinya akan mendukung Jokowi jika upaya membentuk poros ketiga itu gagal.
Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan partainya ingin membangun koalisi dengan partai-partai yang memiliki kesamaan pandangan terhadap persoalan yang membelit bangsa saat ini. "Sebelum bicara capres-cawapres sebaiknya dilihat dulu adanya kesamaan pandangan dalam melihat persoalan bangsa saat ini, kemudian bagaimana menghadapi dan mencari solusi terhadap persoalan itu," ujar Didi.
Didi mengatakan, menurut pengamatan Demokrat, persoalan bangsa yang perlu dicarikan solusinya saat ini adalah belum tersedia lapangan kerja yang memadai, kesejahteraan yang belum merata, mahalnya harga bahan pokok dan tarif listrik yang menyebabkan daya beli masyarakat semakin turun. Termasukan juga penegakan hukum yang masih tebang pilih.
Menurut Didi, kesamaan pandangan dalam melihat persoalan bangsa adalah kunci membangun koalisi. "Setelah itu baru kita bicara soal capres-cawapres, dan komitmen kerja sama. Kepentingan rakyat harus didahulukan," ujar Didi pula.
Didi mengatakan saat ini Demokrat tengah fokus meningkatkan elektabilitas partai serta memenangi Pilkada Serentak 2018. Sambil terus menjalin komunikasi dengan seluruh partai politik peserta Pemilu 2019.