REPUBLIKA.CO.ID,TASIKMALAYA -- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) masih membutuhkan penambahan personel. Tak tanggung-tanggung, kebutuhan personel tambahan sebanyak dua kali lipat dari jumlah saat ini.

Kepala BNPP Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi menyayangkan moratorium oleh KemenPAB-RB. Sebab hal itu menyulitkan BNPP menambah personel.

"Personel sejauh ini di seluruh Indonesia ada 3.500 orang. Idealnya miliki tujuh ribu. Tapi dengan adanya moratorium KemenPAN-RB hanya buka buat guru, dokter, dan lain-lain. Padahal butuh juga buat rescuer (penolong)," kata Syaugi pada wartawan usai meresmikan Kantor BNPP Pos Tasikmalaya di Kecamatan Mangunreja, Rabu (18/4).

BNPP pun berusaha mengajukan penambahan personel guna membuka moratorium. Beruntung, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima usulan penambahan personel walau hanya sebagian saja.

"Tahun lalu buat surat ke Presiden RI untuk buka moratorium tenaga penyelamat dan anak buah kapal (ABK) kami dapat jatah 160 personel tambahan. Kami harap tahun ini ada penambahan lagi," ujar Syaugi.

Di sisi lain, BNPP punya solusi dalam menyikapi kekurangan jumlah personel, yaitu dengan mengandalkan masyarakat dan lembaga swadaya dan lembaga pemerintah untuk membantu proses pertolongan. "Sesuai UU, kami miliki hak kontrol potensi SAR yaitu masyarakat dan lembaga yang ada kemampuan SAR. Potensi SAR jumlahnya banyak sehingga kekurangannya itu bisa ditutup," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika