REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, sejumlah gerakan muncul untuk mendukung maupun tidak mendukung salah satu pihak. Termasuk di antaranya gerakan #2019GantiPresiden yang tengah viral di media sosial untuk menyerukan anjuran pergantian presiden pada tahun depan.
Pengamat Politik dari Indo Barometer, Muhammad Qodari, menjelaskan, dampak dari gerakan tersebut bergantung banyak terhadap kinerja Jokowi sampai akhir kepemimpinannya tahun depan. "Kalau banyak yang puas dengan kebijakan dan kerjanya, di atas 60 persen, maka tidak berpengaruh. Sebaliknya, kalau banya yang tidak puas maka dampaknya akan besar," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa (17/4).
Qodari menuturkan, berbicara pemilu maka menyangkut ketidakpuasan terhadap kinerja pejawat atau tidak. Ini yang menjadi dasar keindahan mekanisme demokrasi suatu negara. Apabila pejawat dianggap tidak sukses dalam menjalani janji politik dan kinerja, ia tidak akan dipilih lagi dan ada ruang untuk pergantian kepemimpinan.
Qodari memberikan contoh pada Pilpres 2004, di mana Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersaing. Masyarakat merasa tidak puas atas kinerja Megawati yang saat itu merupakan pejawat, sehingga SBY menang.
"Pada 2009, SBY dianggap berhasil dengan tingkat kepuasannya tinggi jelang pencoblosan, maka terpilih kembali," tuturnya.
Untuk meraih kemenangan dalam Pilpres 2019, Qodari menganjurkan agar Jokowi meningkatkan tingkat kepuasan terhadap kinerjanya selama setahun ke depan terutama isu ekonomi. Selain itu, Jokowi juga harus memperbaiki komunikasi politik dan pembangunan yang masih menjadi kekurangannya.
Qodari menilai, elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) yang masih berkisar antara 30 hingga 40 persen masih belum termasuk ideal. Sebagai seorang pejawat, Jokowi seharusnya bisa mencapai di atas 50 persen, yakni sekitar 55 hingga 60 persen.
Sebab, saat dalam posisi tersebut, siapa pun dan berapa pun lawan akan berada di peringkat bawahnya. Salah satu penyebab rendahnya elektabilitas Jokowi adalah tingkat kepuasan atas kinerja yang rendah. Qodari mencatatnya di angka 60 sampai 70 persen.
"Meski sudah di atas 50 persen, tetap persentase tersebut belum maksimal," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa (17/4).
Belakangan memang beredar kaos yang dijual dan bertuliskan #2019GantiPresiden. Jokowi pun pernah mengomentari gerakan yang viral di media sosial itu.
Ia merasa yang bisa mengganti Presiden adalah rakyat dan restu Allah SWT. "Masak kaos bisa ganti Presiden? Yang bisa ganti Presiden itu rakyat, kalau rakyat mau ya bisa ganti. Kedua restu dari Allah. Masak ganti kaos bisa ganti Presiden," kelakarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
