Selasa 17 Apr 2018 19:53 WIB

PKS Jabar: Peluang Aher Jadi Cawapres Semakin Terbuka

Aher mengungguli Hidayat Nur Wahid dan Anis Matta dalam pemilihan internal PKS.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Andri Saubani
Kader PKS sekaligus Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memegang spanduk yang bertuliskan Aher for President bersama kader PKS di Jalan Lingkar Selatan Sukabumi Ahad (18/3).
Foto: Riga Nurul Iman
Kader PKS sekaligus Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memegang spanduk yang bertuliskan Aher for President bersama kader PKS di Jalan Lingkar Selatan Sukabumi Ahad (18/3).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Peluang Ahmad Heryawan menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari PKS semakin besar usai menjadi kandidat suara terbanyak dalam pemilihan internal partai. Alasannya, pria yang akrab disapa Aher yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat berhasil mengungguli Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Anis Matta.

"Peluang secara matematis (iya). Tapi kan keputusan ada di tangan Majelis Syuro," ujar Sekretaris DPW PKS Jawa Barat Abdul Hadi di Gedung Sate, Selasa (17/4).

Hadi mengatakan, kegiatan pemilihan internal PKS berlangsung dengan proses panjang. Yakni, dimulai dari penayangan kandidat-kandidat terbaik dari seluruh Indonesia. Namun, masing masing kandidat harus independen dan tidak boleh melakukan kampanye.

Dalam pemilihan internal PKS, kata dia, terdapat juga komisi seperti KPU yang bertugas sebagai lembaga penyelenggara dan menampung seluruh suara. Hasil pemilihan, lalu diserahkan kepada Majelis Syuro yang berwenang melakukan pengumuman berdasarkan ranking kandidat kepada kader dan publik. Namun, tidak disebutkan jumlah suara yang diperoleh kandidat.

"Majelis Syuro mengumumkan berdasarkan ranking tapi tanpa menyebutkan jumlah suaranya. Pertama Pak Ahmad Heryawan, lalu Pak Hidayat Nur Wahid, kemudian Pak Anis Matta," katanya.

Selain Majelis Syuro, kata dia, PKS juga memiliki Dewan Pimpinan tingkat pusat lainnya, Dewan Pimpinan itu berisikan Presiden PKS, Ketua Majelis Syuro, Sekretaris Majelis Syuro, Ketua Dewan Syariah.

"Para petinggi tersebut berwenang untuk melakukan proses-proses politik. Selain itu, kami menunggu perkembangan komunikasi dengan partai Gerindra," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement