REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Fauziah Mursyid
Meski Pemilihan Presiden 2019 masih cukup jauh, perburuan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal mendampingi Joko Widodo dan Prabowo Subianto terus dilakukan kedua belah pihak. Pembahasannya pun cukup alot di masing-masing kubu.
Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid memberikan setidaknya empat kriteria calon pendamping Prabowo Subianto. Di antaranya disepakati koalisi, terbaik dalam kapasitas dan kompetensi sebagai wapres, terbaik dalam elektabilitas untuk memenangkan pilpres, dan terbaik sebagai pasangan capres dalam kerja sama.
Sangat wajar, kata dia, apabila partai pendukung mengharapkan kadernya dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apalagi, jika partai tersebut memberi konstribusi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.
"Akan tetapi, jika semua partai masing-masing bersikeras bersikap seperti itu, koalisi akan deadlock," kata anggota Komisi VIII DPR RI itu, Ahad (15/4).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengaku pihaknya sudah mengantongi daftar nama bakal cawapres pendamping Prabowo. Nama-nama bakal cawapres itu diberikan partai-partai pendukung, dan juga kelompok masyarakat. Hanya saja, Andre enggan membeberkan nama-nama itu karena dianggap terlalu sensitif.
"Jadi, memang calonnya banyak bukan hanya sembilan nama yang diberikan PKS. Siapa calon yang akan dipilih nantinya akan dibicarakan oleh Prabowo bersama pimpinan partai koalisi," kata Andre, Ahad.
Selanjutnya, daftar nama-nama cawapres pendamping Prabowo Subianto itu akan dibawa ke forum rapat antara pimpinan partai koalisi. Kemudian di dalam rapat tersebut akan diputuskan siapa sosok pendamping Prabowo.
Tentu saja, Andre berharap keputusannya nanti dapat disetujui oleh seluruh partai koalisi tanpa terkecuali. Namun, Andre mengatakan, dia belum mengetahui kapan rapat itu dilaksanakan.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, PKS akan menerima apabila Partai Gerindra pada akhirnya tidak memilih kader dari partainya cawapres Prabowo. Namun, pemilihan nama cawapres untuk Prabowo harus didasarkan musyawarah.
Menurut Mardani, saat ini masih banyak hal yang harus dibicarakan. Di antaranya termasuk pula PAN yang beberapa waktu ikut menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) Partai Gerindra. Bila PAN bergabung dengan koalisi Gerindra-PKS, nantinya musyawarah akan dilakukan untuk seluruh anggota koalisi.
Dia menegaskan, tujuan PKS adalah agar berhasil di Pilpres 2019. Sehingga, segalanya harus dibicarakan dengan matang baik itu terkait pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden ataupun pendampingnya.
"Karena itu, apa pun hasil keputusan PKS akan merima selama berjalannya penuh dengan khidmat kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat," kata Mardani ketika dihubungi, Ahad.
Beberapa waktu lalu, PKS telah mengajukan sembilan nama untuk menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2019. Nama-nama tersebut adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mantan presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syura PKS Salin Segaf al-Jusfri, mantan menkominfo Tifatul Sembiring, Muzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera.
Sementara itu, Jokowi kembali disarankan memilih cawapres dari kalangan santri dan terpenuhi syarat menurut Islam. Hal itu menjadi beberapa poin hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama bertepatan hari lahir ke-44 PPP yang dilaksanakan pada 13-14 April.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengungkap alasan rekomendasi berbagai pihak agar cawapres Jokowi dari kalangan santri. Menurut Baidowi, ini bentuk antisipasi dari serangan politik identitas dalam tahapan Peilpres 2019. "Salah satunya itu karena kita lihat fenomena itu menguat," ujar Baidowi saat dihubungi, Ahad.
Menurut dia, saat ini, fenomena itu sudah mulai nampak menyerang Jokowi. Sehingga, cawapres dari kalangan santri dinilai dapat menetralisasi hal tersebut. "Sekarang ini Pak Jokowi diserang anti-Islam, maka harus dicarikan antitesisnya," ujar Baidowi.
Anggota Komisi II DPR itu mengungkap kriteria lainnya juga yang penting untuk cawapres Jokowi yakni harus orang yang berintegritas dan memiliki kompetensi. Selain itu, Jokowi disarankan menggandeng sosok cawapres berilmu santun, harus peduli dengan rakyat, dan disarankan menggaet cawapres berasal dari generasi muda.
Baidowi pun meyakini cawapres yang dipilih Jokowi nantinya memiliki dari lima kriteria tersebut. Namun, dia enggan mengatakan apakah sudah ada sosok yang sesuai dengan lima kriteria tersebut.
Rekomendasi agar Jokowi memilih kalangan santri ini pun bukan pertama kalinya, dan pernah disarankan oleh beberapa pihak sebelumnya.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, ada alasan mengapa nama dari kalangan santri selalu diusulkan sebagai cawapres Jokowi. Menurut dia, itu bagian antisipasi adanya politik identitas di Pilpres 2019.
"Karena memang ada dugaan menguatnya politik identitas yang berbasis keagamaan pasca-Pilkada DKI," ujar Adi saat dihubungi wartawan, Ahad.
Menurut dia, cawapres Jokowi dari kalangan santri dapat mengimbangi Jokowi yang berasal dari nasionalis.
Tak hanya itu, pola koalisi politik di Tanah Air itu juga memang kerap memadukan pola nasionalis-Islam, sipil-militer, serta Jawa dan non-Jawa guna memenangkan pasangan calon. Namun, hal itu tidak harus terjadi jika calon presiden baik pejawat maupun nonpejawat telah memiliki elektabilitas tinggi di atas 60 persen.
Dia mencontohkan, saat presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggandeng Boediono sebagai capresnya. Padahal, dari irisan kriteria tersebut, Boediono tidak memiliki irisan dari kalangan agamis maupun non-Jawa.
Meski demikian, terkait hal itu tentu ditentukan Jokowi sendiri dengan melihat elektabilitas dan tingkat kepuasaan publik kepada Jokowi saat ini jika ingin meraih kemenangan. Namun, dengan tujuan keseimbangan, maka irisan-irisan tersebut perlu untuk dipertimbangkan.
(ali mansur/inas widyanuratikah, pengolah: nashih nashrullah).
Ikuti Whatsapp Channel Republika