Kedua, menurut Nasrul, Pemprov Sumbar akan melibatkan swasta untuk masuk dalam pembangunan di ketiga daerah tertinggal. Caranya tentu melalui program pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau BUMN di Sumbar, seperti PT Semen Padang, Bank Nagari, atau perusahaan pelat merah lainnya akan diminta fokus menyalurkan CSR-nya ke ketiga kabupaten yang masih berstatus tertinggal.
Langkah ketiga adalah peningkatan arus investasi yang masuk ke daerah. Nasrul menjamin, melalui sejumlah kemudahan berusahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi yang sudah dibuat, makin banyak modal yang mengalur masuk dan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mentawai misalnya, memiliki potensi kuat dalam bidang pariwisata. Mentawai sedang bersiap membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Siberut Barat Daya.
"Tapi dari sekian itu, yang menjadi prioritas adalah infrastruktur jalan dan jembatan," ujar Nasrul.
Nasrul memandang, infrastruktur jalan menjadi kunci terbukanya ketiga peluang yang disebutkan sebelumnya. Bila jalan sudah ada, maka pariwisata bisa meningkat, PAD tumbuh, investor akan lebih tertarik untuk masuk, dan CSR perusahaan juga akan lebih mudah disalurkan. Intinya, menurut Nasrul, infrastruktur jalan menjadi kunci. Sementara indikator ketertinggalan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ia yakini akan ikut membaik bila akses jalan terpenuhi.
Menjawab tantangan ini, Pemprov Sumatra Barat berkomitmen untuk melanjutkan sejumlah program pembangunan infrastruktur jalan di tahun 2018, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, atau dimasukkan dalam Rancangan APBD 2019 mendatang. Nasrul juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merampungkan pembangunan Trans-Mentawai. Tahun 2018 ini, sebanyak 16 menara seluler atau Base Transreceiver Station (BTS) juga ditargetkan untuk dibangun di Kepulauan Mentawai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika