Soal akses memang masalah tersendiri di Mentawai. Untuk menuju ibu kota provinsi yakni Kota Padang, hanya ada dua kapal roro dan dua kapal cepat yang melayani perjalanan bolak-balik saban harinya. Sementara untuk moda transportasi udara, hanya ada satu bandara perintis dengan panjang landasan 850 meter yang melayani dua penerbangan dalam sepekan. Itu pun, hanya 12 orang yang bisa diangkut dalam sekali perjalanan menggunakan pesawat Cassa 212.

Kortanius menyebutkan, cara hidup masyarakat Mentawai yang masih dekat dengan alam dan cenderung primitif merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan. Belum lagi pembangunan infrastruktur yang belum merata. Pemerintah, lanjutnya, ingin melakukan pembangunan di seluruh lini, dengan menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan hingga wilayah-wilayah pedalaman. Satu hal yang pasti, pembangunan yang dilakukan tidak akan berlawanan dengan kearifan lokal masyarakatnya.

"Infrastruktur menjawab kebutuhan masyarakat atas akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Masyarakat pedalaman juga bisa bersosialisasi dan perlahan meningkatkan taraf hidup mereka," kata Kortanius.

Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit menilai, akselerasi pengentasan kemiskinan dan daerah tertinggal harus segera dilakukan lantaran pemerintah pusat menargetkan sebanyak 80 daerah di Indonesia bakal bebas dari embel-embel 'tertinggal' pada 2019 nanti. Sumbar, lanjutnya, harus menyumbang tiga nama dalam daftar 80 daerah yang status 'tertinggal'-nya dicabut nanti.

Sejumlah langkah pun disusun. Nasrul menyebutkan, sektor pariwisata harus digenjot untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemasukan ini, menurutnya, sedikit banyak bisa menambal beberapa pos anggaran untuk pembangunan di pelosok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika