Sabtu 14 Apr 2018 11:00 WIB

Jokowi Ingin APBD Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Di tingkat pusat, Presiden menginstruksikan Kementerian jalankan padat karya.

Presiden Joko Widodo berboncengan dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menggunakan motor listrik menyapa warga Asmat saat kunjungan kerja di Kampung Kaye, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Kamis (12/4).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo berboncengan dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menggunakan motor listrik menyapa warga Asmat saat kunjungan kerja di Kampung Kaye, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Kamis (12/4).

REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Program padat karya tunai selama ini, dilaksanakan oleh pemerintah melalui beberapa kementerian. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat, Presiden Joko Widodo berharap pemerintah daerah dapat menjalankan program padat karya tunai yang dibiayai APBD.

 

"Saya tadi pesan ke Pak Gubernur, kalau bisa yang dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota itu juga bisa dilaksanakan sebagian dengan padat karya agar membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya di masyarakat," ujar Presiden saat meninjau pelaksanaan program padat karya tunai berupa pembangunan jalan lingkungan di Kampung Kokoda, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Jumat (13/4).

 

Di tingkat pusat, Jokowi telah menginstruksikan kementerian-kementerian untuk memperbanyak pelaksanaan program padat karya tunai di daerah. "Seluruh kementerian juga saya perintahkan agar memperbanyak padat karya tunai, baik di Kementerian Desa, Perhubungan, dan BUMN," kata Jokowi dalam siaran pers kepada Republika.co.id.

 

Di bawah guyuran hujan dengan berpayung merah, Jokowi meninjau pembangunan jalan lingkungan yang mempekerjakan tenaga setempat sebanyak 30 orang. Selama menjalankan pekerjaan pembangunan tersebut, mereka menerima upah sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu per harinya.

 

Jalan lingkungan yang merupakan kelanjutan dari pembangunan jalan akses sepanjang 150 meter pada tahun lalu, itu rencananya akan dibangun sepanjang 75 meter dan dilengkapi oleh saluran drainase sepanjang 150 meter. Nilai anggaran untuk pembangunan sebesar Rp 133 juta.

 

Presiden juga telah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk turut memperbaiki rumah-rumah di wilayah setempat. Berdasarkan informasi, saat ini terdapat 84 unit rumah yang akan dilakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran Kementerian PUPR.

 

"Tadi kalau jalannya sudah jadi, dua tiga bulan selesai, saya perintahkan ke Pak Menteri untuk juga memperbaiki rumah-rumah yang ada di sini sehingga menjadi rumah sehat yang layak huni," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement