Jumat 13 Apr 2018 21:20 WIB

Jokowi Imbau APBD Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Jokowi berharap pemerintah daerah menjalankan program padat karya tunai

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Bayu Hermawan
Jokowi
Foto: setkab.go.id
Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama ini program padat karya tunai dilaksanakan oleh pemerintah melalui beberapa kementerian. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat, saat meninjau program padat karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pemerintah daerah dapat menjalankan program padat karya tunai yang dibiayai APBD.

"Saya tadi pesan ke Pak Gubernur, kalau bisa yang dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota itu juga bisa dilaksanakan sebagian dengan padat karya agar membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya di masyarakat," ujar Jokowi saat meninjau pelaksanaan program padat karya tunai berupa pembangunan jalan lingkungan di Kampung Kokoda, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Jumat (13/4).

Di tingkat pusat, Jokowi telah menginstruksikan kementerian-kementerian untuk memperbanyak pelaksanaan program padat karya tunai di daerah. Mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Perhubungan, BUMN, dan kementerian lain yang memiliki program bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam kunjungan ke Papua, Jokowi memyempatkan untuk meninjau pembangunan jalan lingkungan yang mempekerjakan tenaga setempat sebanyak 30 orang. Selama menjalankan pekerjaan pembangunan tersebut, mereka menerima upah sebesar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per harinya.

Jalan lingkungan yang merupakan kelanjutan dari pembangunan jalan akses sepanjang 150 meter pada tahun 2017 lalu itu rencananya akan dibangun sepanjang 75 meter dan dilengkapi oleh saluran drainase sepanjang 150 meter. Nilai anggaran untuk pembangunan kali ini adalah sebesar Rp133 juta.

Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk turut memperbaiki rumah-rumah di wilayah setempat. Berdasarkan informasi, saat ini terdapat 84 unit rumah yang akan dilakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Tadi kalau jalannya sudah jadi, 2-3 bulan selesai, saya perintahkan ke Pak Menteri untuk juga memperbaiki rumah-rumah yang ada di sini sehingga menjadi rumah sehat yang layak huni," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement