REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Anggota Komisi VIII DPR Samsuniang yakin pengentasan kemiskinan dapat tercapai dengan cepat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Hal itu disampaikan di sela-sela pembukaan kegiatan Bimbingan Pemantapan (bimtap) SDM PKH di Kota Makassar, Jumat (13/4).

"Ini bukan isapan jempol, Bank Dunia dan BPS sudah merilis efektivitas PKH dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia," kata Samsu dalam siaran pers.

Anggota DPR asal Sopeng tersebut mengajak pendamping dan administrator data base PKH memahami Nawa Cita visi misi pembangunan pemerintah. "Minimal ada tiga hal utama yang digagas pemerintah era Jokowi yaitu infrastruktur, dana desa dan pengentasan kemiskinan," ujar Samsu.

Dia mengatakan, pembangunan insfrastruktur dimaksudkan agar terjadi konektivitas antar wilayah yang mendukung perekonomian rakyat. Pada era Presiden Jokowi pula digagas dana desa dengan memaksimalkan program padat karya.

Samsu juga berpesan agar pendamping dan administrator database PKH yang direkrut kali ini mampu menunjukkan kinerja yang baik. "Kalau kalian bekerja baik, maka Komisi VIII DPR RI akan mendukung penuh upaya pemerintah memfasilitasi keperluan pekerjaan kalian," pesan Samsuniang disambut tepuk tangan peserta.

Hal senada disampaikan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat. Dia mengatakan, pemerintah menjadikan PKH sebagai episentrum program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sehingga sistem penyelenggaraan PKH harus diperkuat.

Harry mengingatkan, untuk mencapai tujuan itulah keberadaan SDM Pelaksana PKH yg saat ini mencapai sekitar 40 ribu orang memiliki peran yang strategis. "Tunjukkan kerja keras, jaga nama baik program dan institusi," kata Harry.

Ikuti Whatsapp Channel Republika