REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan mendukung fatwa haram memilih pemimpin korupsi. Fatwa ini pernah dideklarasikan oleh PP Muhammadiyah.
"Terinspirasi dari fatwa haram memilih pemimpin korupsi oleh Muhammadiyah, PSI kemarin mengambil keputusan untuk mendukung KPU yang sedang membuat PKPU yang memuat larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif," Kata Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam acara Halaqah Kebangsaan yang digelar PP Muhammadiyah di Jakarta, Kamis (12/4).
Grace mengatakan membiarkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif sama halnya berpikir tidak ada lagi calon pemimpin yang baik di negeri ini. "Seperti tidak ada orang lebih baik saja di negeri ini sampai-sampai mantan narapidana pun masih diakomodasi menjadi caleg," ujarnya.
PSI menurutnya, sangat mendukung gerakan berjamaah melawan korupsi yang dikemukakan PP Muhammadiyah karena hal tersebut sejalan dengan platform PSI melawan korupsi. "Korupsi adalah penyakit terbesar negeri ini. Pelayanan publik buruk dan kemiskinan masih setia bersama kita karena korupsi ini. Luar biasa juga bila Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram memilih pemimpin korupsi," jelasnya.
Dalam acara tersebut Grace juga mengemukakan kekagumannya atas konsep hubungan agama dan negara yang ditawarkan Muhammadiyah.
Hasil Muktamar Muhammadiyah di Makassar dia mencontohkan, Muhammadiyah secara konseptual-teologis mendeklarasikan Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai "Darul Ahdi Was Syahadah".
"Intinya kalau saya pahami, Muhammadiyah sepakat bahwa NKRI dengan dasar Pancasila adalah final dan mengikat sebagai perwujudan kesepakatan kita sebagai anak bangsa," ujar dia.
Grace juga menyatakan rekomendasi Muktamar Muhammadiyah di Makassar juga sangat inspiratif. Terutama dua rekomendasi yang selaras dengan platform perjuangan PSI, yaitu melawan intoleransi dan korupsi.
"Rekomendasi nomor dua, saya bacakan saja untuk pengetahuan kita bersama yakni toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Muhammadiyah mengajak umat Islam, khususnya warga persyarikatan, untuk bersikap kritis dengan berusaha membendung perkembangan kelompok takfiri melalui pendekatan dialog, dakwah yang terbuka, mencerahkan, mencerdaskan, serta interkaksi sosial yang santun," papar dia.
Rekomendasi Muhammadiyah ini dinilainya penting untuk jangka panjang maupun untuk jangka pendek dalam kaitannya di tahun politik menjelang 2019. Grace mengusulkan agar Muhammadiyah dan NU serta ormas-ormas lain yang memiliki kontribusi jelas, diberikan anggaran dari APBN untuk berdakwah melawan dua penyakit besar bangsa yakni intoleransi dan korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
