REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah penunjukan jenderal purnawirawan TNI di lingkaran Istana sebagai strategi untuk melawan Prabowo dalam pilpres 2019. Menurut dia, keberadaan para jenderal TNI tersebut diperlukan untuk memperkuat pemerintahan.
"Sebenarnya tidak ada melawan. Orang semuanya WNI kok. Kenapa dilawan? Tapi dalam politik itu saling memperkuat pasti ada. Konteksnya tidak melawan, tapi saling memperkuat," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Rabu (11/4).
Menurut dia, kata melawan dalam pesta demokrasi Indonesia tak tepat digunakan. "Jadi, jangan ada lawan. Pengertian itu menurut saya dalam sebuah demokrasi tidak bagus, sparing partner saja kira-kira begitu," katanya menambahkan.
Diketahui, sejumlah Jenderal memang berada di lingkaran Istana dan mendapatkan posisi strategis. Terakhir, presiden juga kembali menunjuk Jenderal (Purn) TNI Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden dan Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.