REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut pembagian sembako juga telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Namun, pembagian sembako oleh pemerintahan sebelumnya lebih bersifat masif dan juga tertutup daripada pemerintahan Jokowi.

"Dulu lebih bersifat masif dan tertutup tidak seperti momentum-momentum begitu," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Rabu (11/4).

Ia juga menjelaskan, adanya kupon pembagian sembako serta pengamanan dari aparat kepolisian dilakukan untuk menghindari kericuhan dalam pembagian bingkisan saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Moeldoko juga menegaskan, tak ada tujuan lain dari pembagian sembako oleh Presiden. "Enggak ada tujuan yang lain sebenarnya," tambahnya.

Menurut dia, diributkannya masalah kupon sembako dari Presiden tersebut lantaran tak terlepas dari pesta demokrasi yang akan digelar. Padahal, lanjutnya, program bagi-bagi sembako tersebut sudah dilakukan sejak lama dan bukan menjadi hal yang baru.

Terkait larangan dari Bawaslu agar Presiden menghentikan program bagi-bagi sembakonya, Moeldoko memastikan Jokowi akan mengikuti aturan tersebut saat kampanye Pilpres nanti berlangsung. "Nanti saat kampanye diikutin dong," kata dia.

Kendati demikian, ia meminta agar ada aturan yang lebih jelas antara posisi Jokowi sebagai Presiden dan juga sebagai capres. "Contoh pada saat kampanye, ada bencana di suatu tempat, apa terus negara enggak boleh hadir? Jadi harus dibedakan dengan pasti bahwa posisi ini di mana kehadiran negara. Jangan terus dinilai ini kampanye," ujar dia.

Sebelumnya, anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja meminta Presiden Jokowi menghentikan program bagi-bagi sembako saat kunjungan kerja ke daerah. Hal itu untuk menghindari anggapan bahwa pembagian sembako yang dilakukan merupakan upaya kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika