REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Hari Mustika membenarkan ada kepala dinas yang diamankan oleh petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi tangkap tangan (OTT) digelar oleh KPK pada Selasa (10/4).

"Dari informasi ada, tapi saya belum bisa memastikan," ujar Hari, saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (11/4).

Hari belum bisa memastikan siapa kepala dinas yang diamankan petugas KPK. Pasalnya, saat ia mengecek langsung ke kantor kedinasan, para kepala dinas sedang tidak ada di ruang kerjanya.

Namun, ia tidak menyangkal ada salah satu ruangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang disegel KPK. "Kalau masalah yang diamankan belum tahu, saya cek on the spot mereka tidak ada. Kalau ada ruangan yang disegel, ada. Dinas Perindag ada yang disegel," katanya lagi.

Meski Pemkab Bandung Barat tengah diterpa isu miring, ia memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan normal, termasuk di Disperindag. "Itu secara prinsip atas perintah atasan dari pak Sekda juga, pelayanan publik kita cek dan Alhamdulillah lancar tidak ada hambatan masih berjalan normal," katanya pula.

KPK menangkap sekitar tujuh orang di salah satu Kabupaten di Jawa Barat. Di antara ketujuh orang tersebut, salah satunya adalah bupati aktif.

"Tadi saya cek, memang ada kegiatan tim penindakan di lapangan. Ada PN (penyelenggara negara) dan sejumlah pihak yang diamankan di salah satu kabupaten di Jawa Barat," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (10/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika