REPUBLIKA.CO.ID, NGAMPRAH -- Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Hari Mustika membenarkan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibawa oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin, Selasa (10/4). Namun, ia mengaku belum bisa memastikan jumlah berapa orang yang dibawa oleh KPK ke Jakarta.
"Ada informasinya (ASN dibawa KPK). Jumlahnya saya nggak tahu khawatir salah," ujarnya saat dihubungi via sambungan telepon, Rabu (11/4). Dia mengungkapkan masih mencari informasi menyangkut hal tersebut.
Bahkan, ia mengarahkan agar menunggu dari pusat menyangkut nama-nama ASN yang dibawa oleh KPK. Sebab, terkait hal tersebut bukan menjadi kewenangannya saat ini.
Saat dikonfirmasi seputar informasi yang beredar tentang Kadisperindag Bandung Barat dibawa KPK. Dirinya mengaku hanya mengetahui jika ruangan kantor Disperindag didatangi langsung dan disegel, salah satunya adalah ruangan kantor tersebut.
KPK menangkap sekitar tujuh orang di salah satu Kabupaten di Jawa Barat. Di antara ketujuh orang tersebut, salah satunya adalah bupati aktif. "Tadi saya cek, memang ada kegiatan tim penindakan di lapangan. Ada PN (penyelenggara negara) dan sejumlah pihak yang diamankan di salah satu kabupaten di Jawa Barat," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (10/4).
Sebelumnya, Bupati Bandung Barat, Abubakar membantah pemberitaan yang beredar tentang dirinya yang dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa di kediaman pribadinya di jalan Mutiara, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (10/4). Ia datang ke rumahnya sekitar pukul 21.45 WIB didampingi oleh istrinya Elin Abubakar.
Saat dimintai keterangan terkait pemberitaan di media massa tentang dirinya yang terjaring OTT KPK. Bupati Bandung Barat, Abubakar sambil tersenyum melempar pertanyaan balik kepada wartawan mengenai kepanjangan OTT itu apa.
"OTT apa ya," ujarnya kepada belasan wartawan di kediamannya di Jalan Mutiara, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (10/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika