REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso menyatakan mendukung Pemprov DKI untuk melepas saham di PT Delta Djakarta. Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta akan mengawal pelepasan saham di perusahaan produsen minuman beralkohol itu. "Kami mendukung kebijakan pemprov untuk melepas saham di PT Delta Djakarta," kata Santoso dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/4).
Santoso mengatakan, minuman beralkohol bisa berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan berpotensi menimbulkan kekacauan bagi lingkungan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Demokrat mendukung divestasi saham di PT Delta.
Terkait potensi kerugian dan kehilangan keuntungan dari dividen yang dihasilkan oleh PT Delta Djakarta, Santoso menilai masih banyak ceruk pendapatan lain yang bisa dimanfaatkan pemprov. Ketua Komisi C DPRD DKI tersebut menyebut banyak pendapatan lain yang bisa dimaksimalkan dengan nilai yang tak kalah.
"Daripada kita terus sebagai pemegang saham yang notabene berarti kita ikut memberi modal pada produksi minuman beralkohol, lebih baik cari ceruk investasi lain dengan pendapatan yang kurang lebih sama namun tidak merugikan masyarakat," ujar dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengaku sedang membahas rencana pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Pemprov akan menemui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana tersebut.
"Itu (mekanisme pelepasan) masih dibahas. Ini kan perusahaan tbk (terbuka) ya, nanti masih kita bahas lah. Oh ya nanti pasti akan ke sana (OJK), secara resmi belum," kata dia.
Michael mengatakan, saham pemprov di PT Delta sudah ada sejak tahun 70-an. Saat itu, Ibu Kota di bawah kepemimpinan Ali Sadikin. Kini, saham yang dimiliki sebesar 26,25 persen. Jumlah itu merupakan gabungan dari 23,34 persen saham Pemprov DKI dan 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta.
Laba bersih DLTA pada 2013 sebesar Rp 270,4 miliar lalu 2014 naik menjadi Rp 288,4 miliar. Pada 2015 sempat turun menjadi Rp 192 miliar. Namun, pada tahun 2016, perusahaam mencatatkan keuntungan atau laba bersih perusahaan sebesar Rp 254 miliar. Sementara tahun 2017 tercatat sebesar Rp 144 miliar. Dengan saham yang dimiliki, Pemprov DKI mendapat dividen atau pembagian keuntungan kurang lebih Rp 37 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
