REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan dirinya sudah tua ketika disinggung namanya yang masuk bursa untuk berduet dengan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pemilik Media Grup itu mengatakan sudah bukan saatnya dirinya dicalonkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) karena sudah terlambat.
"Meski ada yang menginginkan dan nama saya disebut-sebut, saya tetap tidak mau karena alasan tadi. Kalau memang ada aspirasi, biar yang lain sajalah," ucap politikus senior kelahiran Banda Aceh, 16 Juli 1951, tersebut di sela peresmian Kantor Bappilu DPW NasDem Jatim di Surabaya, Ahad (8/4).
Dia mengatakan ceritanya akan berbeda jika dirinya masuk bursa calon presiden atau wakil presiden pada 15 tahun lalu. Bahkan, Surya Paloh mengaku dia tidak perlu didorong untuk maju, tetapi akan melompat sendiri di Pemilihan Presiden.
Selain persoalan usia, dia mengaku, saat ini hanya ingin berperan mengorganisasi, memimpin dan membesarkan partainya. Dengan cara demikian, Surya Paloh menyatakan, dia bisa menyumbang kebaikan bagi Indonesia.
Terkait cawapres Jokowi, Surya Paloh kembali menegaskan dia menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. "Kalau soal calon Presiden sudah pasti Pak Jokowi, tapi untuk posisi pendampingnya, NasDem menyerahkan penuh ke Jokowi," ujarnya.
Berdasarkan hasil keputusan yang disampaikan pada HUT Ke-6 dan Rapat Kerja Nasional IV NasDem di Jakarta pada pertengahan November 2017, NasDem secara resmi mengusung Jokowi untuk calon Presiden sekaligus berharap sebagai pemimpin dua periode.
Terkait viralnya tagar #gantiPresiden2019 di media sosial, Surya Paloh menilainya sebagai hal yang wajar dan tak ada yang salah di alam demokrasi di Tanah Air. "Di negara demokrasi seperti Indonesia maka tak ada yang salah. Mau ganti presiden, mau calonkan Presiden, apa yang salah? Ini konsekuensi dalam sistem negara demokrasi yang bebas seperti sekarang," ujar SP, sapaan akrabnya.
Pada Pemilihan Presiden 2019, nama Jokowi sampai saat ini telah diusung enam partai politik, yakni Partai NasDem, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Selain itu, dua partai baru menyatakan menjadi pendukung Jokowi pada kontestasi periode kedua. Dua partai tersebut, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Ikuti Whatsapp Channel Republika