Ahad 08 Apr 2018 12:38 WIB

PDIP Minta Pemerintah Tekan Disparitas Wilayah Maritim

Hari ini PDIP menggelar Rakornas bidang Kemaritiman.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andri Saubani
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto  saat diwawancarai di sela-sela Rapat Koordinasi III Bidang Kemaritiman PDIP di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Ahad (8/4).
Foto: REPUBLIKA/Fauziah Mursid
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto saat diwawancarai di sela-sela Rapat Koordinasi III Bidang Kemaritiman PDIP di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Ahad (8/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggelar Rapat Koordinasi Nasional III Bidang Kemaritiman di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Ahad (8/4). Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Rakornas bidang Kemaritiman ini merupakan bentuk dukungan kepada Pemerintahan Jokowi dalam prinsip menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Menurutnya, Indonesia merupakan bangsa yang memiliki potensi kelautan yang luar biasa secara geopolitik sehingga semakin menambah posisi strategis Indonesia di bidang maritim. "Maka rakornas ini juga membahas bagaimana PDIP menggalang seluruh stakeholder di dalam mewujudkan visi maritim pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto saat diwawancarai di sela-sela Rapat Koordinasi III Bidang Kemaritiman PDIP di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Ahad (8/4).

Menurut Hasto, sejumlah hal termasuk pergerakan ekonomi nelayan akan dibahas dalam Rakornas tersebut. Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri menilai kebijakan Pemerintahan Jokowi terkait bidang maritim sudah sesuai jalurnya. Namun kata Rokhmin, masih perlu sektor sektor jangka pendek digenjot untuk menciptakan lapangan kerja.

"Dalam hal kedaulatan kemudian pemberantasan ilegal fishing sudah bagus. Tinggal masalah ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat di pesisir pulau-pulau kecil," kata Rokhmin

Karenanya, PDIP mendukung Pemerintah untuk mengembangkan industri kawasan maritim terpadu di Pulau Jawa, terutama luar Pulau Jawa. Karena salah satu masalah bangsa adalah disparitas pembangunan wilayah termasuk soal kemaritiman.

Sehingga, wilayah maritim besar justru lebih sedikit memberikan sumbangan ekonomi dibandingkan wilayah maritim yang lebih sedikit. "Kalau ini tidak segera dikoreksi maka ekonomi Indonesia tidak akan kompetitif, karenanya program tol laut yang pada intinya mengembangkan pelabuhan, perhubungan, konektivitas digital ke arah Pulau Jawa itu dirasa tepat. Kami sudah konsultasi dengan presiden, selain infrastruktur yang harus dikembangkan adalah bagaimana membangun industri maritom terpadu di luar jawa," kata Rokhmin.

Adapun, Rakornas selain dihadiri oleh jajaran PDIP, hadir sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan menteri di bidang ekonomi lainnya. Selain itu hadir juga sejumlah kepala daerah dari PDIP di Indonesia seperti Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Papua Barat, Bupati Manokwari Selatan, Bupati Pati, Bupati Rokan Hilir.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement