REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo terkait berbagai keluhan petani. Keluhan tersebut di antaranya persoalan pupuk dan kualitas beras untuk warga miskin (raskin).
"Ini sudah menjadi tugas saya sebagai mantan Presiden. Saya masih sering bertemu dengan Pak Presiden Jokowi, hubungan kami baik. Nanti akan saya sampaikan keluhan bapak dan ibu ini, berikan masukan agar dilakukan perbaikan," kata Susilo Bambang Yudhoyono, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (7/4).
SBY menyampaikan hal tersebut dalam dialog bersama ratusan petani di Pendopo Graha Mahardika Samiyasa Desa Tlogo pada rangkaian Tour de Jawa Tengah Partai Demokrat. Acara itu bertujuan menyerap aspirasi rakyat dan memberikan solusi.
Menurut SBY, ketahanan dan swasembada pangan di negeri ini memang penting. Namun, lebih dari itu, yang terpenting adalah kesejahteraan para petani, amat perlu untuk diperhatikan.
"Jangan sampai petani membanting tulang siang malam, kepanasan kehujanan, memproduksi padi, tapi dijual harganya tidak seberapa. Yang untung tengkulak-tengkulak. Ini tidak adil," sebut SBY.
Karena itu, SBY meminta petani juga jangan menjual padi di sawah langsung ke tengkulak. Sebab, harganya rendah, petani tak dapat untung. Lebih baik dipanen dulu menjadi gabah, basah atau kering.
"Pemerintah pun harus memperhatikan, jangan biarkan pihak-pihak mempermainkan harga pangan yang menyebabkan petani rugi. Harus sama-sama untung," kata SBY.
Pada dialog tersebut, petani mengeluhkan sejumlah isu kepada SBY. Di antaranya, kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi hingga kualitas raskin yang buruk.
"Untuk mendapatkan pupuk, petani harus mempunyai rekening di BRI. Jadi untuk mengambil, datang dulu ke BRI baru ambil pupuk di gudang. Tidak praktis. Ini sangat menyulitkan kami," ujar Rujiman.
Sementara, petani lainnya, Sengkono, mengeluhkan kualitas raskin yang dianggap tak layak untuk dimakan. "Setiap panen beras kita kualitas internasional, sangat bagus. Tapi kenapa beras yang dibagikan pemerintah ke rakyat sangat tidak layak. Tidak bisa dimakan," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, SBY meminta para wakil rakyat dari Demokrat untuk melaporkan ini kepada pemerintah, kementerian terkait dan Bulog. Menurut SBY, pemberian raskin ini merupakan kebijakan di era pemerintahannya. Namun beras yang dibagikan adalah yang berkualitas sedang, bukan beras yang tak layak untuk dimakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika