REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo menargetkan pembagian tujuh juta sertifikat tanah tahun ini. Angka itu naik dibandingkan target pada tahun lalu dengan lima juta sertifikat.

"Mulai tahun lalu saya minta ke Pak Menteri Badan Pertanahan Nasional (BPN) lima juta sertifikat terbagi. Tahun ini, saya minta naik jadi tujuh juta," ujar Jokowi dalam acara Konvensi Nasional GK Center di Bogor, Sabtu (7/4).

Jokowi menyatakan pada masa lalu, setiap tahun pemerintah hanya bisa memproduksi dan menyerahkan 400 ribu hingga 600 ribu sertifikat. Sementara bidang tanah yang harus dibagikan sertifikatnya ada 126 juta.

Hingga saat ini, total sertifikat tanah yang terbagi hanya 52 juta. Jika hal ini dibiarkan dan tidak dilakukan peningkatan maka butuh 130 tahun untuk memastikan 126 juta sertifikat tanah ini terbagi kepada pemiliknya.

Untuk meningkatkan hal ini, Jokowi mengatakan, perlu dibuat sebuah target. Target ini memacu kinerja pemerintah agar tidak bisa hanya rutinitas dan monoton seperti pada masa lalu.

Mulai tahun lalu, Jokowi pun mengaku menekan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau BPN. Jika target tersebut tidak dipenuhi, ia bahkan mengancam akan mengganti jabatannya.

Kendati demikian, Jokowi mengaku tetap memahami pemenuhan target sangat tergantung dengan situasi di lapangan. "Tantangan ini kadang tidak sesuai dengan yang kita bayangkan, tetapi untung bisa tercapai," lanjutnya.

Untuk masalah cara mendapat sertifikat tersebut, Jokowi berkelakar itu bukan urusannya sebagai presiden. Ia mengarahkan masyarakat untuk mendatangi Kantor BPN agar mendapat keterangan yang lebih baik. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika