REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memberikan 'lampu hijau' untuk mengangkat guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 2018. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy usai rapat internal bersama wakil presiden terkait tata kelola dan proses rekrutmen guru.
Muhadjir menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 736 ribu guru honorer yang harus diangkat menjadi ASN. Akan tetapi, proses kedepannya akan disinkronisasi terlebih dahulu dengan data di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Tadi pak wakil presiden pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru menjadi ASN, bisa PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan bisa juga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," ujar Muhadjir ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin (2/4).
Muhadjir menjelaskan, skema pengangkatan maupun penerimaan guru baru masih akan dibahas lebih lanjut dengan kementerian terkait. Dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mengumpulkan data-data dari daerah untuk mengetahui jumlah guru yang dibutuhkan.
"Itu masih nanti skemanya kita lihat, apakah itu juga diberi peluang untuk guru baru, atau yang sekarang sudah berada di sekolah seperti guru yang berstatus honorer," kata Muhadjir.
Muhadjir mengatakan, pola persebaran guru sangat dinamis. Terdapat beberapa provinsi yang mengalami kelimpahan guru secara akumulatif dan ada beberapa provinsi yang mengalami kekurangan guru. Kemudian, terdapat redistribusi yang dinamis di tingkat kabupaten/kota, dan provinsi. Oleh karena itu, nantinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta kementerian/lembaga terkait akan memperjelas mekanisme penerimaan serta pola persebaran guru di Indonesia.
"Itu akan kita perjelas nanti mekanismenya, sehingga jangan sampai praktek sekarang ini penumpukan guru di suatu kabupaten atau penumpukan guru di suatu sekolah itu sulit untuk segera diadakan redistribusi," kata Muhadjir.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat internal yang membahas mengenai tata kelola dan proses penerimaan guru. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, rapat tersebut mengkaji tentang penempatan guru yang disesuaikan dengan rasionya. Rata-rata di Indonesia satu guru mengajar 16 murid untuk satu kelas. Puan telah meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengkaji kebutuhan guru di seluruh Indonesia pada 2018. Termasuk mengkaji dan mempertimbangkan pengangkatan guru honorer.
"Honorer sekarang tentu akan kita pertimbangkan berapa jumlahnya, ini akan dihitung oleh Pak Menpan (menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi) kemudian di setiap provinsi, kabupaten/kota akan dihitung oleh pak kemendikbud (menteri pendidikan dan kebudayaan) dan guru di madrasah adalah kewenangan dari pak Menag (menteri agama). Pasti kita harapkan rasionya tetap seimbang antara guru dan murid," ujar Puan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
