REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan kritikan dari anggota DPR RI dari Fraksi PDIP kepada pemerintahan Joko Widodo adalah hal yang biasa dalam tatanan negara demokrasi.
Walaupun PDIP merupakan partai yang menguasai pemerintahan, tetapi para wakil rakyat dari Fraksi PDIP dinilai tetap diperkenankan memberikan kritik dan respons terhadap kinerja kabinet kerja. Hal itu karena fungsi DPR memang harusmenjadi pengontrol jalannya pemerintahan.
"Kritik itu kan fungsi kontrol dari DPR terhadap pemerintah. Tapi kritik itu tetap harus membangun. Jangan sampai kritik itu untuk merendahkan pihak yang dikritik. Jangan kritik dengan kata-kata yang tidak pantas," kata Emrus kepada Republika.co.id, Ahad (1/4).
Komentar Emrus tersebut menanggapi politikus partai banteng yang mulai mengkritik beberapa kementerian di bawah pemerintahan Joko Widodo. Dua yang terbaru adalah kritik keras anggota FPDIP Arteria Dahlan kepada Kementerian Agama terkait dana haji dan umrah. Arteria adalah Anggota DPR Dapil Jawa Timur VI. Ia mengkritik Kementerian Agama dengan menggunakan kata tidak pantas yang sampai saat ini menjadi pembicaraan publik.
Kemarin, Sabtu (31/3) ada lagi anggota FPDIP yang melancarkan kritik kepada Kementerian Kesehatan yaitu Ribka Tjiptaning. Ribka mengkritik keras Menteri Kesehatan Nila Moeloek tentang kasus cacing pada 27 produk ikan makarel yang tidak berbahaya. Ribka menantang balik Nila Moeloek untuk memakan cacing yang ditemukan BPOM di produk tersebut.
Menurut Emrus siapa pun yang menyampaikan kritik baik itu dari partai pendukung maupun oposisi adalah hal yang wajar. Hal itu karena kritik adalah hal yang harus terbuka di dalam negara demokrasi. Emrus mengatakan kritik yang datang dari partainya sendiri bukan berarti sebagai bentuk tidak solidnya PDIP mendukung Jokowi sebagai presiden.
Namun PDIP menurut Emrus perlu mengevaluasi anggota DPR RI dari fraksi mereka yang memberikan kritk dengan kata-kata yang tidak pantas. Sebab selain terkesan merendahkan pihak yang dikritik, pemakaian kata-kata yang kurang etis dari mulut seorang politikus dapat berimbas kepada nama baik partai tempat dia bernaung.
"Sebaiknya politikus yangmenggunakan kata-kata demikian (kata-kata tidak pantas) itu dipanggil oleh partai dan oleh pimpinan DPR," ujar Emrus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
