REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mewacanakan menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) untuk kendaraan pribadi di semua pintu tol masuk Jakarta. Pemprov DKI melihat wacana tersebut masih mentah.
"Ah, belum ada kajiannya itu. Di dinas saya belum ada kajian apa-apa," kata Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/3).
Menurutnya, wacana pemberlakuan jalan berbayar elektronik di pintu masuk menuju Ibu Kota perlu dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh. Pembahasan juga harus dilakukan dengan seluruh pihak. Sebab, menurut Andri, wacana ini terkait kepentingan seluruh daerah penyangga Jakarta.
Kendati demikian, Andri menilai sah-sah saja wacana itu dilontarkan. Namun, ia menganggap hal tersebut baru sebatas usulan. Rencana penerapan ERP di Sudirman-Thamrin, menurutnya, lebih mendesak untuk direalisasikan daripada bicara penerapan ERP di tempat lain yang belum jelas kajiannya.
"Kalau usulan boleh-boleh saja, menurut saya ERP (di Sudirman-Thamrin) saja dulu beresin," ujar dia.
Terkait ERP yang direncanakan untuk diterapkan di Jalan Sudirman-Thamrin, Pemprov DKI diwanti-wanti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun, pemprov enggan mengundur rencana penerapan ERP dari yang ditargetkan yakni 2019.
ERP ini sudah direncakan sejak era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Namun, pelaksanaannya selalu mundur dari rencana awal karena berbagai persoalan, dari lelang hingga persyaratan teknologi yang diinginkan. Pemprov tak ingin lagi pelaksanaan kembali mundur setelah sebelumnya sempat ditunda saat kepemimpinan Ahok.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, ERP merupakan solusi jangka panjang yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan padatnya kendaraan yang terjadi di Jakarta. Kepadatan tersebut, menurut Bambang, harus ditanggulangi dengan cara menekan jumlah kendaraan pribadi yang memasuki Ibu Kota.
Dia mengatakan, pembatasan itu sejatinya sudah dilakukan dengan menerapkan kebijakan ganjil genap di dua pintu tol Bekasi yang menuju Jakarta. Namun, cara itu adalah solusi jangka pendek dan memerlukan cara lain untuk jangka panjang agar lebih efektif. "Ini baru merupakan ide dan terobosan dari BPTJ, dan ERP merupakan program jangka panjang BPTJ," katanya.
Berdasarkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, jumlah penduduk Jabodetabek 31.077.315 jiwa dengan 24.897.391 kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tersebut terdiri 2 persen angkutan umum, 23 persen mobil pribadi dan 75 persen sepeda motor.
Sementara total pergerakan di Jabodetabek tahun 2015 sebesar 47,5 juta per hari. Pergerakan dalam kota Jakarta 23,42 juta orang per hari. Pergerakan komuter 4,06 juta orang per hari dan pergerakan melintas Jakarta dan internal Bodetabek 20,02 juta orang per hari. Tahun 2018 sudah mencapai 50 juta pergerakan per hari.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi lebih jauh terkait wacana tersebut. Ia mengaku akan mempelajari terlebih dahulu masukan dari BPTJ tersebut. "Saya mau pelajari dulu, belum ada info lebih jauh," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika