REPUBLIKA.CO.ID,CIANJUR - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Uu Ruzhanul Ulum, bertekad untuk menuntaskan masalah banjir yang kerap terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat, belakangan ini. Perbaikan kondisi lingkungan di sumber aliran air dan pembangunan infrastruktur menjadi beberapa upaya penanganan banjir.
Pasangan dari Ridwan Kamil tersebut mengatakan, akhir-akhir ini permasalahan banjir di sejumlah kota di Jawa barat sudah menjadi pembicaraan. Maka dari itu, banjir bakal menjadi prioritas penanganan oleh pasangan Rindu (Ridwan Kamil dan Uu) jika terpilih memimpin Jawa Barat.
Bahkan menurutnya, penanganan banjir tersebut masuk dalam salah satu dari empat program unggulan dengan jargon Juara, yakni Jabar Juara di segi infrastruktur. Menurut Uu, berbicara banjir, maka berbicara juga infrasturtur yang sesuai.
"Banjir ini diselesaikannya bukan hanya melihat banjirnya, tapi menuntaskan sumber masalahnya. Kami melihat ada infrastruktur yang belum maksimal. Makanya kan Rindu ini ada Juara agamanya, masyarakatnya, aparaturnya, dan infrastrukturnya. Program Juara Infrastrukturnya ini menjadi wadah penanganan banjir di Jawa barat," kata dia kepada wartawan usai menghadiri silaturahmi di Pondok Pesantren Al-Musri, Cianjur, Sabtu (24/3).
Menurutnya, untuk saluran di perkotaan, infrastruktur seperti drainase dan aliran air akan diperbaiki supaya bisa secara maksimal menampung dan mengalirkan air tanpa masalah.
Sementara itu, untuk penanganan di hulu akan ada reboisasi dan larangan pembanguan di daerah-daerah resapan serta sumber air. ''Sumber masalah ini yang perlu ditangani. Tinggal bagaimana membuat ketegasan untuk memperbaiki semuanya," kata dia dalam rilis yang diterima Republika.
Uu menegaskan, jika terpilih nantinya, ditargetkan dalam waktu enam bulan setelah pelantikan, di Jawa barat tidak akan ada lagi permasalahan banjir. Pasalnya selain pengawasan yang ditingkatkan, setiap aturan akan diterapkan secara tegas.
"Bersama Kang Ridwan Kamil, sudah ada pembahasan untuk mengoptimalkan aturan yang ada. Kami akan lebih meningkatkan pengawasan dan tegas dalam melarang aktivitas yang merusak lingkungan, apalagi yang dampaknya menimbulkan banjir. Ketika itu melekat, waktu enam bulan pasca dilantik tidak akan ada lagi banjir," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika