REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) berpesan agar Partai Golkar tetap solid dan damai. Jusuf Kalla juga menyampaikan agar kader-kader muda Golkar tetap tenang sehingga tidak terjadi konflik lagi di dalam internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
"JK (Jusuf Kalla) pesannya ya adem-adem aja, jangan rame-rame, apalagi saya sedang menulis konflik kemarin di Partai Golkar, ini nggak akan terulang lagi, semua damai-damai, yang muda-muda juga tenang-tenang aja jangan ada konflik. Itu aja pesan Pak JK tadi," ujar Meutya Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Meutya Hafid usai bertemu dengan JK di Kantor Wakil Presiden, Rabu (21/3).
Namun, Meutya mengatakan, pernyataan tersebut merupakan pesan biasa dari politikus senior Golkar kepada juniornya dan bukan sebagai arahan. Bahkan, menurut Meutya, dia dan JK tidak membahas berbagai hal yang terjadi di Golkar dengan cara yang sangat detail.
Dia mencontohkan JK memang bertanya mengenai kabar rencana Golkar mengganti Mahyudin sebagai wakil ketua MPR dengan Titiek Soeharto. Namun, JK tidak bertanya dengan detail dan bahkan tidak memberikan arahan khusus.
Meutya menambahkan dia juga tidak membicarakan mengenai calon wakil presiden yang bakal diusung pada Pemilihan Presiden 2019. Dia menyatakan, Jusuf Kalla berpesan agar Partai Golkar bisa menyelesaikan urusan secara konsensus.
"Enggak ada yang terlalu detail, beliau juga tidak ada arahan-arahan jadi sifatnya silaturahmi dari kader ke seniornya. Tadi juga konsultasi tentang studi, karena saya sedang menulis tentang Partai Golkar," kata Meutya.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, Meutya menerangkan, dia lebih banyak berkonsultasi kepada Kalla tentang disertasi yang sedang ditulisnya. Disertasi tersebut mengangkat tentang dinamika dan konflik yang pernah terjadi dalam Partai Golkar.
"Jadi tadi sempet ngobrol-ngobrol sama Pak JK (Jusuf Kalla), saran-saran studi aja, yang (urusan) Golkar cuma tanya kabar. Jadi, nggak ada yang khusus membahas tentang partai," ujar Meutya ketika ditemui.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Mahyudin menegaskan dirinya masih menolak untuk mundur dari jabatan sebagai Wakil Ketua MPR. Mahyudin juga belum mengetahui apa alasan dirinya dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua MPR. Menurutnya hal tersebut bukanlah sebuah pembangkangan.
Mahyudin menganggap hal tersebut hanya sebuah upaya yang dilakukan dirinya untuk mengikuti aturan UU Nomor 20 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Di dalam Pasal 17 UU MD3 tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa mekanisme pergantian pimpinan MPR bisa dilakukan oleh partai politik.
Mahyudin pun mempertanyakan apa alasan dia mengundurkan diri. Sebab, menurutnya, pergantian dirinya tidak berdasar. Dalam rapat pleno, DPP Golkar memutuskan Titiek Soeharto akan menggantikan Mahyudin di kursi pimpinan MPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
