REPUBLIKA.CO.ID Ketua Majelis Kehormatan PAN, Amien Rais, kembali melontarkan kritik kepada pemerintah berkuasa saat ini. Amien mengatakan ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah.
Ia menegaskan, program bagi-bagi sertifikat tanah itu pengibulan karena ada 74 persen tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu, pemerintah diam saja. Penguasaan tanah yang luar biasa luas itu seolah dibiarkan.
"Ini apa-apaan," kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi "Bandung Informal Meeting" di Bandung, Ahad (18/3).
Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan menanggapi kritik itu dengan mengatakan program sertifikat tanah itu terus berjalan. Tidak benar jika dikatakan program sertifikat tanah itu membohongi, karena memang prosesnya lam dan panjang.
Luhut meminta 'senior-senior' untuk tidak asal bunyi dalam berbicara. "Dia kan 70 tahun, sata 71 tahun juga," kata Luhut.
Ia menegaskan pemerintah tidak antikritik, tetapi meminta agar kritik yang disampaikan kritik yang membangun. Luhut mengaku memiliki rekam jejak sosok yang disebutnya senior dan berusia 70 tahun itu.
Dalam sebuah berita media online nasional Luhut bereaksi keras dengan mengatakan: "Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?”
Respons keras Luhut atas kritik Amien Rais pun mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan. Ia meminta agar para politikus di partai pengusung pemerintah tidak 'baper' (bawa perasaan) menyikapi kritikan Amien Rais.
Menurut dia, pernyataan Amien masalah pemerintah 'ngibul' soal sertifikat tanah, adalah untuk mengingatkan pemerintah. "Janga reaktif. Partai pengusung tidak usah baper," kata Taufik, Senin (19/3).
Dikatakan Wakil Ketua DPR ini, apa yang disampaikan Amien Rais adalah menyoroti target pemerintah yang belum tercapai. Termasuk dalam hal pembagian sertifikasi tanah.
"Konteksnya mengingatkan bahwa masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dilakukan pemerintah," kata Taufik. Hal ini diingatkan karena masa jabatan presiden periode 2014-2019 sudah hampir selesai.
Pernyataan keras Amien Rais, menurut Taufik, memang sudah sejak zaman dahulu. Bahkan di era Pemerintahan Presiden Soeharto, mantan Ketua MPR itu menjadi salah satu tokoh yang berani mengkritik keras pemerintah. "Beliau sudah milik bangsa. Jadi anggaplah ini sebagai cambuk mengejar target pemerintah, untuk introspeksi," ungkapnya.
Pernyataan Amien, menurut Taufik, untuk mengingatkan bahwa ada sekelompok masyarakat yang memiliki ribuan hektare kebun sawit, maupun batubara dan emas. "Bukan sertifikat tanahnya. Tapi soal yang Pak Amien sebut 74 persen tanah kita itu dimiliki asing," ungkapnya.
Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo menilai reaksi Luhut terhadap kritik yang disampaikan Amien Rais, berlebihan. Ini menunjukkan ada personel-personel kunci dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang antikritik.
Reaksi Luhut itu, kata Dradjad, menjadi iklan yang buruk bagi Pemerintahan Jokowi. Mengapa? Karena bisa dipakai sebagai pembenaran bahwa pemerintahan terkesan senang mencari kesalahan dari pihak yang berbeda pandangan dan atau berseberangan.
Selain itu, menimbulkan kesan bahwa pemerintah juga suka main ancam dan tidak ragu memakai segala cara untuk membalas dendam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
