REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan sinergi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Kali ini, BNPT melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
MoU BNPT dengan Kemendagri itu dilakukan di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (12/3). MoU itu langsung ditandatangani oleh Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. MoU disaksikan para pejabat eselon 1 dan 2 BNPT serta pejabat dari Kemdagri.
“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini akan tercipta sistem pembinaan kepada narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, keluarga, dan jaringannya secara efektif dan efisien. Saat ini ada 600 lebih mantan napi terorisme yang sudah bebas. Penanganan mereka harus benar agar tidak kembali ke jaringan lamanya,” ujar Komjen Suhardi Alius
Menurut, mantan Kabareskrim Polri ini, MoU ini sangat penting untuk mendukung program-program penanggulangan terorisme, terutama yang melibatkan pemerintah daerah, baik itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemkab (Pemerintah Kabupaten) dan Pemerintah Kota (Pemkot). Dengan lebih aktifnya pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan bisa menciptakan imunitas di masyarakat dari penyebaran paham radikal terorisme di derah. Ini juga penting untuk melakukan deteksi dini ancaman terorisme yang muncul di masyarakat.
Selain itu, lanjut Suhardi, sinergi ini diharapkan, masyarakat tidak lagi memarjinalkan pani terorisme, mantan napi terorisme, dan keluarganya. Ini penting agar mereka bisa membaur dan tidak lagi berpikir untuk kembali ke jaringan lamanya. Pasalnya, dari 600 mantan napi yang telah bebas, tiga orang yang pernah menjalani program deradikalisasi, kambuh melakukan aksi terorisme yaitu teror Cicendo, Samarinda, dan Jatiluhur.
Juga para returness atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali dari Suriah untuk bergabung dengan ISIS, juga ditangani secara benar. BNPT telah memberikan semua data itu ke Kemendagri, sehingga seluruh aparat pemerintah mulai dari pusat sampai ke desa, bisa terus memantau mereka dan memberikan laporan terkait kegiatanya.
“Ini penting, dengan adanya keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah ini, penanggulangan terorisme di Indonesia akan lebih efektif dan diharapkan dengan adanya deteksi dini, pencegahannya akan lebih maksimal,” ungkap mantan Sestama Lemhanas ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika