REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengklarifikasi polemik yang belakangan muncul akibat viralnya video pengusiran seorang bule kepada rombongan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan DPRD Sumatra Barat di Resort Aloita, Mentawai. Nasrul menilai, ribut-ribut yang terlihat di video tersebut bermula dari kesalahpahaman antara kedua pihak.
Hal ini, lanjut Nasrul, sudah ia konfirmasikan kepada Bupati Kepulauan Mentawai dan Kepala Dinas Pariwisata Mentawai. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga disebut telah berkomunikasi dengan pengelola Resort Aloita di Pulau Makakang yang jaraknya tak jauh dari Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Tuapejat.
"Jadi anggota DPRD datang ke sana tanpa beritahu dan pada saat itu dermaga sedang diperbaiki. Jadi (dermaga) tutup sementara," ujar Nasrul di Istana Gubernur Sumbar, Rabu (14/3).
Bermula dari kesalahpahaman dan keterbatasan bahasa, komunikasi dan negosiasi yang dilakukan Anggota DPRD dan bule selaku pengelola Resort Aloita tidak berjalan mulus. Bahkan menurut pengakuan pengelola resort, mereka sebenarnya mengizinkan rombongan DPRD untuk masuk pulau melalui bibir pantai menggunakan boat.
"Namun komunikasi tak bisa terlaksana karena terlanjur adu argumen," jelas Nasrul.
Belajar dari pengalaman ini, Nasrul meminta seluruh pejabat atau tamu yang bersifat kedinasan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata bila ingin berkunjung ke resort-resort di Kepulauan Mentawai. Pada prinsipnya, Nasrul memastikan bahwa sesuai aturan yang ada seluruh resort tidak boleh menutup diri terhadap tamu yang berkunjung. Nasrul juga berharap insiden ini tidak menganggu minat investor untuk menanamkan modalnya di Kepulauan Mentawai.
"Ini pelajaran bagi kita dan kita hormati investasi yang mereka tanamkan. Dan tentu kita semua harus ikuti aturan," katanya.
Setelah kejadian ini ramai diperbincangkan, Pemprov Sumbar berniat mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata Kepulauan Mentawai. Ia ingin memastikan ada pemahaman yang sama antara pengelola resort dan pemerintah mengenai bentuk pelayanan terhadap tamu atau sikap kepada penduduk lokal.
"Misalnya, mereka harus menggunakan tenaga kerja lokal, tidak boleh tertutup kalau tamu datang, dan pengertian lain," kata Nasrul.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Mentawai Nikanor Saguruk mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh bule pengelola Resort Aloita. Menurut penuturannya, rombongan DPW Partai Nasdem yang ia pimpin sebetulnya sudah meminta izin secara baik-baik untuk bisa menepi ke dermaga dan menikmati pemandangan pantai di Pulau Makakang sambil menunggu kepulangan ke Kota Padang sore harinya.
"Lalu dia bilang, kapal tidak boleh bersandar di sini karena dermaga rusak. Alasan mereka begitu. Banyak paku katanya," kata Nikanor.
Diskusi antara kedua belah pihak ternyata berbuntut adu argumen. Akhirnya, lanjut Nikanor, bule tersebut meminta salah satu perwakilan rombongan untuk berbicara langsung dengan manajer resort. Permintaan bule tersebut dipenuhi Nikanor. Ia turun kapal dan menemui manajer resort.
"Tapi ternyata tetap bilang tidak boleh. Saya pastikan bahwa saya yang tanggung jawab. Akhirnya dia izinkan dengan berat hati. Tapi ternyata di kapal, rombongan masih debat dengan bule tadi," katanya.
Menyusul kondisi yang tak lagi menyenangkan, akhirnya rombongan memilih untuk pergi dari Resort Aloita. Nikanor menyebutkan, ia dan rombongan akhirnya berkunjung ke salah satu pulau yang dikelola seorang bule asal Australia.
"Meski begitu, saya tetap meminta pemerintah usut. Kita tidak tahu kenapa mereka begitu tertutup," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
