REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Mass Rapid Transit (MRT) akan menjajaki kemungkinan masuknya investasi swasta dalam rencana pembangunan MRT hingga ke Tangerang Selatan. Hingga kini rencana pembangunan MRT hingga Tangerang Selatan masih dalam proses pembahasan.
Corporate Secretary PT MRT Tb. Hikmatullah mengatakan, pembahasan rencana pembangunan ini tidak hanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Tangerang saja. Namun juga melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Hikmatullah menuturkan, program tersebut akan dilaksanakan dengan skema kemitraan antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). Sehingga saat ini, kata dia, progres untuk rencana pembangunan tersebut masih menunggu penetapan PT MRT Jakarta sebagai penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK), untuk dapat melaksanakan program tersebut.
"KPBU ini akan menjadi prioritas untuk Pemprov DKI dan juga Pemkot Tangerang Selatan," kata Hikmatullah saat dihubungi Republika, Selasa (13/3).
Untuk anggaran yang akan dikeluarkan juga belum dapat dipastikan. Direktur Utama PT MRT William Sabandar mengatakan, pembiayaan bukan dari Pemprov DKI, Pemkot Tangsel maupun Japan International Coorpetion Agency (JICA), seperti pada pembangunan MRT saat ini yang mendapat pinjaman dari JICA.
"Sepertinya bukan dari kedua sumber itu (Pemerintah dan JICA). Kita akan menjajaki investasi swasta," kata William.
Dalam menjajaki investasi swasta, lanjut pria yang biasa dipanggil Willy tersebut, juga belum bisa memberikan kepastiannya. Sebab, perencanaan tersebut masih dalam penentuan PJPK untuk KPBU.
"Kita masih pada tahapan penentuan PJPK untuk KPBU. Setelah ditentukan tahap selanjutnya adalah melakukan feasibility study. Baru setelah itu kita bisa tawarkan proyeknya ke investor," tambahnya.
Dalam studi tersebut akan dilihat kelayakan proyek dari sisi ekonomi. Sebab, skema kerja sama yang akan dipakai adalah business to business (B2B).
"Tapi kalau skema KPBU kan dengan swasta, bukan dengan negara. Tapi dengan siapa belum pasti," kata Hikmatullah.
Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany meminta agar jalur mass rapid transit (MRT) yang kini terhenti di Lebak Bulus dapat dilanjutkan sampai ke wilayahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika