Selasa 13 Mar 2018 02:04 WIB

Uni Eropa Didorong Perkuat Investasi di Indonesia

Negara-negara Uni Eropa merupakan pelaku FDI terbesar kedua di Indonesia

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan keterangan pers di kantornya, Rabu (14/2).
Foto: Republika/Debbie Sutrisno
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan keterangan pers di kantornya, Rabu (14/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi langsung luar negeri dari negara-negara Uni Eropa merupakan terbesar kedua di Indonesia. Uni Eropa juga menjadi partner dagang keempat terbesar Indonesia.

Pemerintah pun memberi jaminan kepada mereka yang berniat melakukan investasi di Indonesia.

"Itu saya lakukan sejak masih menjabat Panglima TNI. Kini, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, saya memiliki akses yang semakin luas untuk bisa menjamin stablitas ekonomi dan politik," ujar Moeldoko usai menerima 21 duta besar negara-negara Uni Eropa, Senin (12/3) kemarin.

Dengan jaminan stabilitas politik dan ekonomi, Kepala Staf Kepresidenan mengajak para duta besar dalam naungan Uni Eropa lebih optimis lagi berinvestasi di Indonesia. Sehingga membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

“Kedewasaan politik rakyat Indonesia bisa dilihat dalam pelaksanaan Pilkada DKI lalu. Setelah usai pemilihan gubernur yang sangat gegap gempita, very noisy, semua pihak akhirnya bisa menerima hasil pemilihan kepala daerah,” kata Moeldoko.

Mantan Wakil Gubernur Lemhanas ini mengungkapkan bahwa istilah ‘tahun politik’ yang bisa terkesan menakutkan sebaiknya tak banyak dipakai lagi.

“Kita sepakat menggunakan istilah bahwa 2018 dan 2019 ini merupakan ‘tahun pesta demokrasi,” ungkapnya.

Berbagai topik lain dibahas dalam pertemuan ini. Diantaranya komitmen Presiden Jokowi untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Business Indonesia, membangun sumber daya manusia berkualitas, menyederhanakan prosedur izin kerja bagi tenaga kerja asing juga memberikan kemudahan izin pendirian bagi perguruan tinggi luar negeri.

Selain itu mendorong revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, percepatan penuntasan negosiasi Indonesia-EU CEPA, hingga masalah hak asasi manusia dan RUU KUHP yang tengah dibahas di parlemen.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guérend menyatakan apresiasi atas pertemuan ini, terutama atas berbagai topik yang dijawab oleh Kepala Staf Kepresidenan dan jajarannya. Guerend menganggap pertemuan berlangsung sangat informatif, dan mendekatkan diri pada beberapa isu di Indonesia.

“Kami ingin belajar banyak dari Indonesia, sebagai negara yang kuat dalam demokrasi, serta memiliki toleransi tinggi antar penduduknya,” kata diplomat asal Prancis itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement