REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu memprioritaskan sembilan rencana pembangunan pada 2019 mendatang.
Hal itu terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu (Musrenbang RKPD) 2019, di Aula Nyi Endang Dharma Ayu, Universitas Wiralodra Indramayu, Senin (12/3).
"Pembangunan infrastruktur masih menjadi isu utama di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, tapi bidang-bidang lain tetap menjadi perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati Indramayu, Anna Sophanah, saat membuka musrenbang itu.
Anna mengatakan, isu pembangunan di Kabupaten Indramayu yang menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 adalah masih rendahnya angka indeks pembangunan manusia (IPM). Selain itu, masih tingginya angka kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah maupun ketersediaan barang publik yang masih di bawah SPM.
Isu lainnya adalah kurangnya sinergitas perencanaan pembangunan dari level desa sampai ke kabupaten. Ditambah lagi, masih rendahnya kemandirian daerah serta reformasi birokrasi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu, Wawang Irawan menyebutkan, berdasarkan isu tersebut, sembilan prioritas perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2019 adalah peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, kesehatan; peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
Serta penanganan dan pengurangan kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pengangguran; peningkatan aksesibilitas dan poduktivitas pada sumber perekonomian untuk seluruh masyarakat; peningkatan kualitas, kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dalam peningkatan pelayanan publik.
Selanjutnya adalah optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan daya saing; penataan dan penguatan sumber daya aparatur untuk membentuk birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien dalam mewujudkan pelayanan prima dalam memenuhi pelayanan publik; penguatan pelayanan, administrasi, pembangunan dan keuangan desa; dan intensifikasi serta ekstensifikasi sumber dan nilai pendapatan asli daerah (PAD).
"Penetapan prioritas pembangunan tahun 2019 itu diharapkan mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat," kata Wawang.
Adapun target itu, yakni pertumbuhan ekonomi dua persen, tingkat pengangguran terbuka 7,57 persen, tingkat kemiskinan 11,77 persen dan nilai IPM 66,46.
Wawang menambahkan, untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019, sebelumnya telah dilaksanakan rangkaian kegiatan. Yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, serta Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Taufik Hidayat, menyatakan, masih banyak aspirasi dari masyarakat Indramayu terutama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi Indramayu.
"Selain itu juga pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan masih harus terus diperhatikan oleh Pemkab Indramayu," tandas Taufik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
