REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan sekitar 60 persen dana desa sudah cair. Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk berbagai program pembangunan di desa.
"Untuk pencairan tahap satu, baru 60 persen dana desa yang cair. Kami terus imbau kepala daerah supaya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan peraturan bupatinya segera selesai," ujar Mendes usai menjadi panelis di Jakarta Food Security Summit-4 yang diselenggarakan di Balai Sidang Jakarta, Jakarta, Jumat (9/3).
Menteri Eko Putro meminta kepala daerah untuk menyelesaikan APBD dan peraturan bupatinya karena dana desa masuknya gelondongan dari APBD. "Kalau APBD-nya antara dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan bupati tidak ada kesepakatan, maka dana desanya pun akan jadi korban dan pembangunanannya pun tidak akan selesai".
Meski demikian, kata Eko, pihaknya dibantu oleh Kemendagri yang sudah mengirimkan surat kepada kepala daerah untuk segera menyelesaikan peraturan bupati dan APBD-nya. "Untuk program padat karya di desa-desa, terutama yang sudah cair dana desanya, sudah berjalan. Untuk pengawasannya kami melibatkan pihak kepolisian dan pihak kejaksaan."
Menurut Eko, pengawasan yang melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaaan sudah efektif dilihat dari jumlah laporan yang terus berkurang. "Saya sedang mendorong agar masyarakat, tidak takut jika melaporkan. Tapi pengawasan yang paling efektif itu adalah pengawasan masyarakat, maka saya minta bantuan media terus mensosialisasikan program nontunai, program dana desa dan yang paling penting kalau ada kasus publikasikan saja," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
