Jumat 09 Mar 2018 02:52 WIB

Ketua DPR: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Perlu Dikaji

Ketua DPR menilai pilkada langsung diwarnai politik uang dan transaksional.

Bambang Soesatyo
Foto: Republika/Wihdan
Bambang Soesatyo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD agar dikaji secara sungguh-sungguh untuk kemudian dilaksanakan. Dia mengatakan pilkada langsung selama ini diwarnai politik uang dan transaksional.

"Pilkada secara langsung yang diwarnai praktik politik uang dan politik transaksional, menimbulkan kekhawatiran pada masa depan demokrasi di Indonesia dapat menjadi liberal," kata Bambang Soesatyo usai menerima kunjungan Pengurus Pusat SAPMA Pemuda Pancasila, di ruang kerjanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (8/3).

Bambang Soesatyo saat menerima delegasi Pengurus Pusat SAPMA Pemuda Pancasila juga menceritakan perihal kegelisahannya pada ramainya praktik politik uang dan politik transaksional. Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang, kata dia, sudah dalam tahap sangat membahayakan.

"Banyak kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota yang ditangkap KPK atas dugaan korupsi. Ini sangat menyedihkan," kata Bambang.

Politikus Partai Golkar ini mengusulkan jalan keluarnya adalah, mengembalikan pilkada melalui DPRD, sedangkan pemilihan anggota DPRD, DPR RI, dan Presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Bambang menegaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tetap sesuai dengan amanah konstitusi dan sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi.

"Saya yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Jika DPRD asal memilih kepala daerah, akan berhadapan dengan masyarakat yang dapat melakukan gugatan," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bamsoet juga mengajak para pemuda dan pelajar Indonesia menjadi salah satu penjaga kedaulatan Pancasila. Di tengah ancaman disintegrasi bangsa, kata dia, Pancasila harus senantiasa diamalkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya mengkhawatiran adanya ancaman disintegrasi bangsa karena masyarakat makin melupakan nilai-nilai luhur Pancasila," katanya.

Apalagi, kata dia, penyebaran berita hoax makin marak yang sering tendensius, sehingga membawa benih perpecahan di tengah bangsa Indonesia. Bamsoet menilai, organisasi kepemudaan seperti SAPMA Pemuda Pancasila, mengemban tugas berat menjadi teladan bagi generasi muda lainnya, dalam menularkan nilai luhur Pancasila.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement