REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar kuliah khusus bagi pasangan calon gubernur (Cagub) dan kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Kuliah khusus ini untuk mencegah tindak pidana korupsi ketika mereka terpilih dalam Pilkada Serentak 2018.
Menurut Ketua Satuan Tugas Bidang Politik Deputi Pencegahan KPK Guntur Kusmeiyano, KPK bersama KPU dan Pemprov Jabar akan memfasilitasi acara tersebut pada April mendatang. "Langkah ini dilakukan KPK sebagai upaya pencegahan dari hulu. Ini rangkaian program politik cerdas dan berintegritas," ujar Guntur usai bertemu Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate, Bandung, Selasa (6/3).
Guntur mengatakan, Jabar dipilih KPK sebagai salah satu lokasi pembekalan kepala daerah yang juga digelar di wilayah lain. Karena, selama ini ada tiga kasus korupsi yang paling sering kali dilakukan oleh para pejabat yang terjerat kasus korupsi. Yakni, penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta terkait perizinan.
Karena itu, dia mengatakan, KPK akan menekankan tiga hal penting dalam pembekalan. Pertama, hal-hal yang akan bisa saja menjadi kasus korupsi oleh kepala daerah saat terpilih dan menjabat. "Jadi nanti kepala daerah baru jangan mau dibodoh-bodohi staf, tandatangan ini tandatangan itu, tahunya jadi temuan," katanya.
Kedua, kata dia, terkait rambu-rambu yang harus dihindari oleh para kepala daerah baru agar mampu menjalankan jabatannya dengan baik tanpa harus tersangkut permasalahan korupsi. Ketiga, pemahaman mengenai best practice tata kelola pemerintahan agar kepala daerah baru mampu mengelola pemerintahan dengan sebaik mungkin.
Dia menambahkan kemampuan mengelola pemerintahan itu termasuk memahami risiko dan potensi apa yang akan menjadi temuan korupsi."Itu diberikan agar para kepala daerah selamat hingga masa jabatannya berakhir," kata dia.
Selain itu, kata dia, acara sosialisasi ini merupakan rangkaian program politik cerdas berintegritas. Dia menjelaskan, program ini tidak hanya berbicara pendidikan politik untuk individu, tetapi juga membangun budaya politik yang cerdas dan berintegritas.
"Kami bersama-sama mewujudkan sistem proses politik yang cerdas berintegritas," katanya.
Guntur berharap, dengan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi ini, penilaian terhadap kinerja KPK tidak hanya terkait penindakan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dia menyatakan KPK juga bergerak di area hulu dengan memberikan sosialisasi terkait korupsi.
Sosialisasi, kata dia, akan dilakukan di kantor KPU yang dinilai menjadi tempat netral, dan akan dilakukan pada 17 April 2018."Rencana juga pembekalan akan disampaikan oleh Pimpinan KPK," katanya.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, Pemprov Jabar siap memasilitasi lewat penganggaran yang akan dilakukan pada anggaran perubahan. "Di sini pemda hanya memasilitasi kegiatan tersebut, oleh karena itu saya sudah minta untuk menyusun rencana untuk diperubahan anggaran, agar perubahannya efektif," katanya.
Iwa pun menyambut baik sosialisasi terkait korupsi yang akan dilakukan oleh KPK terhadap para calon kepala daerah. Terlebih, hal tersebut menjelang Pilkada Serentak yang dilakukan di 16 Kabupaten /Kota dan Pilgub Jabar.
Sosialisasi ini juga, Iwa menambahkan, sangat perlu dilakukan di wilayah lain, seperti di kalangan SMA/sederajat serta di kalangan Mahasiswa agar tidak tercipta apolitik. Karena, seluruh kehidupan, tidak terlepas dari politik.
"Tujuannya untuk kedepan, yang akan dibangun adalah aktor politik yang cerdas dan berintegritas, tentu beberapa komponen untuk bisa mengarah kesana tentu perlu kita siapkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika