REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyoroti beberapa hal terkait pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Empat hal tersebut, yakni koordinasi antarlembaga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), logistik, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Terkait persoalan pertama, Wiranto menyatakan segera menggelar koordinasi nasional terkait pemilihan pilkada dan pemilu. Untuk memulai hal tersebut, pada Selasa (6/3), Wiranto mengunjungi kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
Dia melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner lain. “Kami datang ke kantor KPU untuk melakukan satu komunikasi,” kata Wiranto kepada wartawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa siang.
Wiranto mengatakan, pemerintah bersama KPU memiliki peran untuk menyukseskan pilkada 2018, pemilu legislatif (pileg), dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 yang memang butuh persiapan. “Kami sadar masih ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, ada kekurangan, kita ingin kekurangan dan ketidaksempurnaan itu dituntaskan,” kata dia.
Dia melanjutkan, pemerintah juga akan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) serentak pada pekan depan. Nantinya, ada sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan pilkada dan pemilu dengan cepat.
Dia menambahkan, hasil rakor tersebut akan disampaikan kepada publik. "Kami akan menyelesaikan berbagai masalah yang belum selesai,” kata dia.
Pemerintah, dia menerangkan, juga akan menginventarisasi masalah yang dihadapi, khususnya terkait logistik, KTP-el, dan PPK. “Logistik harus didorong dengan baik, KTP-el yang perlu perhatian khusus. Ini nanti bisa diselesaikan dengan duduk bersama-sama," ujar dia.
Dia menambahkan, hasil rakor akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait. "Baik pos yang mengurus PPK, logistik, KTP-el nanti perlu perhatian khusus," kata Wiranto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika