REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengaku prihatin dengan kekalahan demi kekalahan yang dialami Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pengadilan. Menurutnya, kecerobohan dalam banyak kasus membuat KPU harus dievaluasi kembali agar tidak merusak reputasi dan kredibilitas pemilihan yang akan datang.
"Tolonglah KPU mulai sekarang independenlah jangan kelihatan memihak siapapun termasuk pejawat, sebab itu bisa merusak demokrasi kita secara umum," ujar Fahri Hamzah di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/3).
Ia mengaku kaget saat tahu Partai Bulan Bintang (PBB) tidak diloloskan oleh KPU sebagai peserta pemilu 2019. Fahri justru mempertanyakan partai-partai baru yang justru malah lolos verifikasi.
Ia juga mengingatkan KPU untuk hati-hati agar tidak dituduh meloloskan partai bukan karena dari sisi administratif, melainkan isu-isu lain. "Kalau PBB jelas ada DPRD-nya di seluruh kabupaten, masa ini ada partai yang enggak pernah kita ketemu papannya di seluruh Indonesia tiba-tiba ikut pemilu," katanya.
Fahri juga meminta KPU untuk introspeksi dan memperbaiki sistem, menjaga netralitas, serta tidak sembarangan mengambil keputusan, sebab menurutnya masyarakat sekarang terlalu kritis.
"Negara ini dilawan oleh rakyatnya karena rakyatnya kritis semua. Karena itu hati-hatilah bekerja karena ini masa depan konsolidasi demokrasi," tutur Fahri.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan gugatan PBB untuk menjadi peserta pemilu 2019. KPU kembali alami kekalahan di sidang ajudikasi lainnya setelah Bawaslu mengabulkan gugatan bakal calon gubernur Sumatera Utara, JR Saragih sehingga dirinya kembali berpeluang menjadi calon gubernur Sumatera Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
