PBB Partainya, Yusril Cawapresnya

Kondisi PBB di Pemilu 2019 diprediksi sama seperti Pemilu 2009 dan 2014. Namun, citra sebagai partai Islam masih jadi kelebihan yang bisa dipertimbangkan bila masuk dalam koalisi.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, bila melihat hasil-hasil survei, hasilnya belum menggembirakan karena elektabilitas PBB di bawah. Kalaupun bisa ikut pemilu, kemungkinan nasibnya sama seperti dua pemilu sebelumnya di mana pada 2014 tidak mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan tidak bisa mengirim wakil ke DPR RI walau memiliki wakil di DPRD Provinsi dan Kota Kabupaten.

"Upaya PBB yang susah payah bisa lolos jadi peserta pemilu 2019 juga jadi indikasi bahwa memang di lapangan mereka tidak cukup kuat," ungkap Qodari melalui telepon pada Senin (5/3).

Kalau kuat, proses verifikasi bisa PBB lalui dengan cukup mudah. Kalau kuat sekali, KPU tidak punya ruang membatalkan verifikasi. Namun, situasi PBB di lapangan terbilang pas-pasan sehingga di beberapa titik tidak punya pengurus dan menyebabkan tidak lolos verifikasi KPU.

Soal potensi masuk dalam koalisi dan melewati ambang batas parlemen di Pemilu 2019, Qodari mengatakan, calon presiden akan menerima semua parpol pendukung. Jangankan partai lama seperti PBB yang sudah punya pendukung meski dukungannya di bawah ambang batas, partai baru yang belum jelas dukungannya pun diterima.

"Misal Jokowi yang didukung PSI dan Perindo, partai yang belum jelas pendukungnya saja diterima. Mungkin karena melihat dari sisi lain misalnya PSI karena anak muda dan Perindo karena medianya," kata Qodari.

Walau tidak mencapai ambang batas parlemen, PBB tetap punya kelebihan, minimal citranya sebagai partai Islam yang bisa digunakan capres. Hanya saja, kalau mengharap mesin politik PBB, agak sulit. Karena, lanjut Qodari, kalau melihat pendukung riil, elektabilitas PBB rendah. Jumlah pemilih PBB tidak bisa disamakan seperti PKS.

Hasil Pemilu 2009 menunjukkan perolehan suara PBB sebesar 1,79 persen dan hasil Pemilu 2014 sebesar 1,46 persen dari total suara nasional. Kalau perolehan suara PBB di kisaran itu pada Pemilu 2019, kata Qodari, kemungkinan PBB tidak lulus ambang batas parlemen karena batas di Pemilu 2019 lebih tinggi dari dua pemilu sebelumnya yakni empat persen.

Meski lolos, PBB dinilai terancam cuma menjadi partai penghibur pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai, PBB bakal kesulitan untuk bersaing dengan partai populer. Karena itu, menurut dia, PBB harus segera berbenah secara total jika tidak hanya ingin numpang lewat.

"Kalau PBB tidak segera perkuat konsolidasi kader dan mempertegas agenda perjuangan nasionalnya maka bisa saja hanya sebagai penghibur. Setiap kali Pileg ikut tapi suaranya tidak cukup untuk mendapatkan kursi di Senayan," ungkap Ramses saat dihubungi melalui telepon, Senin (5/3).

Sidang adjudikasi kelima penyelesaian sengketa hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 antara KPU dengan PBB, di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (2/3). Margarito Kamis dan Zainal Arifin Hoesein hadir sebagai saksi ahli dalam sidang tersebut.

Ramses mengatakan, masuknya partai-partai baru seperti Perindo dan PSI, dengan metode dan pola pendekatan partai-partai baru ke masyarakat lebih kuat. Sehingga dia menilai PBB masih sulit untuk mendulang suara kalau pola kerja yang mereka lakukan masih sama seperti sebelumnya. Disebutnya, PBB juga tidak begitu nampak visi misinya.

"Perjuangannya seperti apa juga sulit diketahui masyarakat, bisa saja dia Partai Islam tapi basisnya tidak kelihatan," tutur dosen dari Universitas Mercua Buana itu.

Apalagi, menurut Ramses, Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Pemilu 2019 cukup besar, yaitu sebesar empat persen. Dengan demikian, maka semua partai harus bekerja keras, termasuk PBB yang sebelumnya tidak memiliki kursi di Senayan.

Untuk mencapai target tersebut, dia mengatakan, PBB harus perjelas apa agenda nasional mereka. Baik aganda di bidang politik, hukum, kesehatan, atau lingkungan, tentu,yang bisa menggerakan hati rakyat memilih PBB.

"Selain itu, tokoh-tokoh yang didorong menjadi Caleg PBB, juga harus memenuhi kualifikasi. Misalnya, ketokohannya, basis dukungan tokoh dan aspek lainnya yang bisa mendongkrak elektabilitasnya," tutup Ramses.