REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pedagang Kaki Lima (PKL) Puro Pakualaman ditertibkan. Penertiban dilakukan oleh Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta. Puro Pakualaman merupakan salah satu bangunan bersejarah di Yogyakarta.
Sekretaris Camat Pakualaman, Avo Dito Hendra mengatakan, penertiban dilakukan dengan melarang adanya lapak permanen di sekitar Puro Pakualaman. "Kami berfokus pada tempat jualan PKL yang berdiri permanen dianjurkan agar bisa menggunakan lapak bongkar pasang sesuai dengan komitmen bersama, ujar Dito, Ahad (4/3).
Dengan begitu, lanjutnya,PKL yang sudah selesai berjualan, maka barang dagangan harus dibawa pulang dan tenda dapat dilepas dan disimpan dengan rapi. Ia menekankan, PKL diberikan waktu untk melakukan penyesuain atas kebijakan ini selama satu bulan.
Pembinaan PKL dilakukan oleh Sekretaris Camat Pakualaman bersama Bantuan Kendali Operasi (BKO) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Purwokinanti, serta perwakilan Forum Kampung Panca Tertib. Pembinaan yang telah dilakukan sejak Jumat (2/3) itu dapat berjalan lancar dan kondusif.
Meski demikian, masih ada beberapa PKL di sepanjang Jalan Masjid yang keberatan bila waktu yang diberikan untuk membongkar gerobak atau tenda semi permanen hanya satu bulan. Mereka meminta kelonggaran waktu untuk membongkar tenda dalam rentang waktu sekitar dua hingga tiga bulan.
Hal tersebut diungkapkan Maryani, pedagang minuman dan snack di Jalan Masjid. Saya sendirian. Apabila waktu yang diberikan hanya sebulan, saya tidak bisa. Apalagi membuat gerobak juga butuh biaya, kata Maryani. Terlebih, ketiadaan lahan untuk memarkirkan gerobak di tempat tinggalnya, membuat kebijakan bongkar pasang menimbulkan persoalan tersendiri baginya.
Selain di Jalan Masjid, pembinaan juga dilakukan di sepanjang Jalan Harjowinatan. Pembinaan dilakukan pada PKL yang menempati daerah larangan untuk berjualan. Melihat komitmen Kecamatan Pakualaman,Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi pun menyampaikan apresiasinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
