REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Senior Partai Golkar, Fahmi Idris akui internal Partai Golkar saat ini secara resmi masih belum menentukan secara matang siapa calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusulkan mendampingi Joko Widodo dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Partai Golkar dalam menentukan cawapres, salah satunya adalah koalisi dengan partai pendukung Jokowi.
"Keberadaan cawapres itu ditentukan oleh presiden sendiri siapa yang dianggap paling cocok untuk mendampinginya. Kemudian akan ditentukan oleh partai pendukung. Jadi memang Golkar salah satu partai yang mendukung, tapi kan bukan Golkar saja," ujar Fahmi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (3/3).
Fahmi menilai alasan Partai Golkar belum mengumumkan kandidat cawapres Jokowi merupakan keputusan yang baik dan tepat. Pasalnya pengusungan capres dan cawapres bukanlah sebuah perlombaan yang harus terburu-buru dilakukan.
"Sementara pemilihan itu relatif masih ada jarak, ada waktu," katanya santai.
Fahmi meyakini cawapres yang akan dimajukan oleh Partai berlambang beringin tersebut probabilitas terpilihnya sangat besar. Diketahui sejumlah partai tengah bersiap dalam menghadapi pilpres 2019. Bahkan beberapa diantaranya ada yang sudah mengajukan kadernya untuk ditempatkan sebagai capres dan cawapres.
Sebut saja PDI Perjuangan yang kembali mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-III pekan lalu di Bali, begitu juga dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang secara terangan-terangan memasang wajah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di baliho-baliho, atau Partai Demokrat yang gencar melakukan komunikasi politik melalui safari politiknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi petinggi-petinggi partai.
Hingga saat ini nama-nama yang cukup santer terdengar dari tubuh Partai Golkar baru sebatas pada dua nama, yaitu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Jusuf Kalla (JK) yang juga dikabarkan kembali mendampingi Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika