REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengakui program rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol persen di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara belum masuk program pemerintah. Namun ia mempersilakan program itu untuk dijalankan terlebih dahulu.
Menurut Sandiaga, memang masih ada beberapa hal yang perlu disinkronisasi. Oleh karena itu program yang rencananya dijalankan pihak pengembang, yakni PT Nusa Kirana, belum dapat dimasukkan dalam program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Dalam kondisi seperti ini, PT Nusa Kirana sudah ingin memulai proses pemasaran.
"Saya sampaikan silakan aja berjalan (proses marketing-nya) tapi itu belum bisa diklaim sebagai program pemprov," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/2) malam.
Salah satu yang belum sinkron, kata Sandiaga, adalah mengenai harga rumah yang diperjualbelikan. Ia mengatakan, idealnya harga rumah tapak di Jakarta Utara berkisar antara Rp 170-180 juta. Namun, PT Nusa Kirana memasarkan produk mereka dengan harga Rp 340-350 juta.
"Harga kalau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), kalau rumah tapak di Jakarta Utara itu Rp 170-180 juta. Sementara mereka memasarkannya Rp 340-350 juta," kata Sandiaga.
PT Nusa Kirana berdalih harga ini masih sesuai dengan perhitungan pada program rumah DP nol persen sebelumnya di Pondok Kelapa. Namun, Sandiaga mengingatkan bahwa rumah vertikal dan rumah tapak memiliki kisaran harga yang berbeda.
"Ini beberapa sistem skema pembiayaan yang perlu kita selaraskan ke depan," kata dia.
Proses sinkronisasi ini diperkirakan akan membutuhkan waktu 1-2 pekan. Ada 100 unit yang akan dipasarkan dalam program ini. Rumah-rumah itu akan diperjualbelikan kepada masyarakat dengan penghasilan antara Rp 3,5 juta hingga Rp 7 juta.
Sebelumnya, Sandiaga mengatakan peletakan baru pertama rumah DP nol rupiah di Rorotan akan dilakukan pada 28 Februari. Namun, rencana ini dibatalkan karena Pemprov DKI dan PT Nusa Kirana sebagai pihak pengembang belum menyepakati harga dan skema yang akan digunakan.
Gubernur Anies Rasyid Baswedan mengatakan, sejak awal Pemprov tidak pernah merencanakan peletakan batu pertama pada 28 Februari. Bahkan, tidak ada program rumah DP nol persen di Rorotan. Ia mempersilakan awak media untuk menginvestigasi program rumah-rumah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika