REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri lingkaran survey Indonesia (LSI) Denny Januar Ali memertanyakan keterbukaan partai solidaritas Indonesia (PSI) terkait susunan kepartaian di laman situs resmi partai PSI. Baginya, partai baru semestinya transparan dalam hal apapun sampai kepada kepengurusan partai.
"PSI tidak menampilkan nama Sunny (Sunny Tanuwidjaja) dan Jeffrie (Jeffrie Giovani) dalam laman resminya, psi.id. Padahal, Sunny dan Jeffrie merupakan petinggi partai yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai dan Ketua Dewan Pembina Partai," ujar Denny JA melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (28/2).
PSI hanya menampilkan pengurus yang menjabat sebagai ketua umum, ketua-ketua dewan perwakilan pusat (DPP), Sekjen dan para wakil sekjen, serta bendahara umum dan wakilnya. Hal itu berbeda dengan partai politik pada umumnya yang menampilkan struktur kepengurusan secara lengkap di laman resminya. Semisal, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Berkarya, dan sejumlah partai lainnya.
"Pertanyaan pertama dan tes pertama untuk PSI, adalah pertanyaan, why? Mengapa partai ini memilih tidak transparan menampilkan semua tokoh yang menjabat posisi kunci (ketua dewan pembina dan sekre dewan pembina) kepada publik luas?," kata Denny.
Denny memertanyakan kembali, ketika partai ini (PSI) menuntut pemerintahan yang bersih, yang artinya transparan, mengapa PSI sendiri tidak menerapkan prinsip transparansi yang sama, yang ia tuntut untuk partainya sendiri, minimal soal pengurus penting partainya?
"Tentu PSI punya alasan. Dan cara kita mencintai partai baru adalah dengan memberinya pertanyaan penting," ujarnya.
Sebagai informasi, Sunny dikenal sebagai salah satu orang terdekat Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, Sunny menjabat sebagai staf gubernur dan berkantor di Balai Kota. Ahok pun pernah mengamini Sunny merupakan stafnya yang diandalkan untuk memberi masukan terutama hal-hal terkait politik.
Sunny juga telah beberapa kali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, KPK juga sempat mencegah Sunny berpergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan terkait kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta.
Foto kepengurusan PSI yang ada tanda tangannya Menkumham.
Ikuti Whatsapp Channel Republika