REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- PDI Perjuangan (PDIP) lewat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Denpasar, Bali, Jumat (23/2) resmi mengumumkan Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024. Meski belum menentukan cawapresnya, sejumlah politisi PDIP telah membeberkan sejumlah kriteria untuk sosok pendamping Jokowi.
Ketua DPP PDIP, Andreas Pareira, mengaku akan melihat perkembangan berbagai aspek seperti elektoral dan kecocokan visi misi dengan Jokowi. Partainya masih mempertimbangkan apakah cawapres tersebut dari sisi elektoral dapat mendongkrak suara calon presiden atau tidak.
"Ataukah aspek lain seperti bagaimana ke depan kecocokan dengan Presiden dan aspek profesionalitas," katanya.
Sementara Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan kriteria calon wakil presiden yang akan menjadi pendamping Joko Widodo pada Pemilu 2019 haruslah sosok yang bisa memperkuat dan terus-menerus membumikan Pancasila.
"Kepemimpinan Bu Mega selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Sehingga ketika Ibu Mega menyampaikan keputusan itu (mengusung Jokowi jadi capres-red) tentu saja melalui proses kontemplasi untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Yang selalu dicari oleh PDI Perjuangan adalah pemimpin untuk rakyat," kata Hasto usai acara Pembukaan Rakernas III PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Jumat.
Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDIP nantinya tidak terjebak pada aspek kedaerahan tertentu untuk menentukan calon wakil presiden bagi pasangan Jokowi. Tetapi sosok yang mampu bekerja sama dan saling melengkapi kepemimpinan Pak Jokowi, yang akan memperkuat dan terus-menerus membumikan Pancasila.
PDIP, ucap dia, juga akan membangun dialog dengan parpol lain yang memiliki kesadaran sama untuk mengusung kepemimpinan yang selalu turun ke bawah dan selalu berada di tengah rakyat. Itu seperti halnya kepemimpinan Jokowi selama ini.
"Selama ini kami punya tradisi berdialog yang baik dan ini akan terus kami lakukan," ujarnya. Selain itu, dalam menentukan bakal cawapres, Hasto mengatakan partainya akan melihat dinamika politik dan konfigurasi politik nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika