Jumat 23 Feb 2018 11:51 WIB

Soal Jenderal Jadi Pj Gubernur, Wiranto: Sudah tak Valid

Kedua jenderal hanya akan mengisi posisi setelah Aher dan Tengku Erry menjabat

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bilal Ramadhan
Wiranto
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Wiranto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait penunjukkan perwira tinggi (Pati) Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Menurutnya, nama kedua Pati Polri itu kini tak lagi valid.

"Untuk Jabar dan Sumut, setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi hasilnya perlu perubahan," ungkap Wiranto melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (23/2).

Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua nama Pati Polri untuk menjadi PJ Gubernur. Pertama, Irjen Pol M Iriawan yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, sedangkan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin juga ditunjuk menjadi Pj Gubernur Sumatra Utara.

Keduanya akan mengisi posisi gubernur setelah masa jabatan Ahmad Heryawan dan Tengku Erry selesai. Wiranto menjelaskan, dengan hasil koordinasi dengan Kapolri dan evaluasi yang dilakukan, nama kedua Pati Polri tersebut sebagai Pj Gubernur tak lagi valid.

"Dengan demikian, berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai Pj Gubernur tidak lagi valid," katanya.

Sebelumnya, Wiranto juga pernah mengatakan, pemerintah sudah mempertimbangkan kebijakan tersebut dan akan membuat kebijakan lain yang diterapkan. "Aspirasi rakyat ditangkap pemerintah. Pemerintah tidak buta tuli. Pemerintah dengar aspirasi rakyat dan tahu kondisi wilayah masing-masing seperti apa," tutur Wiranto pada Rakornas Persiapan Pilkada Serentak 2018 di Jakarta, Selasa (20/2).

Ia menjelaskan, jika ada kebijakan pemerintah yang secara nyata mengundang reaksi dari masyarakat, maka pemerintah akan mendengarkan dan melaksanakannya. Untuk posisi Pj Gubernur Jabar dan Sumut, kata dia, pemerintah sudah mempertimbangkan kembali dan akan ada kebijakan lain.

"Reaksi yang benar ya, bukan yang ngawur, akan didengarkan dan dilaksanakan. Untuk Jabar dan Sumut itu sudah dipertimbangkan akan ada kebijakan lain yang akan kita lakukan," tuturnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement