REPUBLIKA.CO.ID, AGATS -- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua, Kamis (22/2). Menko PMK beserta rombongan tiba di dermaga Aswan, Agats, pada Kamis sekitar pukul 09.00 WIT.
Menteri Puan Maharani didampingi Menteri Sosial (mensos) Idrus Marham, Menteri Kesehatan (menkes) Nila F Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud) Muhadjir Effendy, serta Kepala Staf Presiden Moeldoko. Puan menyampaikan bahwa kunjungan kerja kali ini dalam rangka monitoring dan evaluasi pasca dicabutnya kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat.
''Pemerintah ingin memastikan agar pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bansos berjalan dengan baik. Begitu pula dengan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat,'' kata Menteri Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id pada Kamis.
Puan berserta rombongan melakukan penyisiran dan pengecekan berbagai program bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Rombongan menteri melakukan penyisiran dan pengecekan.
''Sebanyak 90 persen program bantuan yang diberikan pemerintah pusat, sudah disalurkan,'' katanya. ''Bantuan yang ada, dikirim langsung ke kabupaten dan tidak lagi melalui provinsi.''
Terkait tenaga tenaga pendidik dan kesehatan, Puan menegaskan akan diatur sesuai kebutuhannya. Ia menambahkan sudah ada empat tim kesehatan yang telah diterjunkan oleh Kementerian Kesehatan. Bulan ini rencannya akan ditambah dengan Tim Nusantara Sehat berjumlah 30 orang yang akan menyisir dan memberikan pelayanan ke distrik-distrik di seluruh Kabupaten Asmat.
Ia mengklaim bahwa saat ini kasus gizi buruk telah tertangani dengan baik. Dari 80 kasus gizi buruk, kini tinggal dua pasien dengan kondisi satu pasien sudah diperbolehkan pulang. Satu pasien lainnya masih butuh perawatan karena ada kelainan medis.
Meski demikian, Puan berharap mitigasi terkait dengan KLB gizi buruk dan campak bisa dilakukan secara holistik dengan semua kementerian dan lembaga terkait dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah ingin melakukan langkah-langkah holistik berkesinambungan secara bertahap. ''Jadi bukan karena KLB-nya sudah dicabut, kemudian ditinggalkan,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
