REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat yang ditetapkan pemerintah sejak pertengahan Januari hingga pertengahan Februari 2018, masih dilanjutkan. Bentuknya adalah satuan tugas berjangka menengah dan panjang. Jangka menengah akan berakhir pada 31 Desember 2018, sedangkan jangka panjang akan sampai 2024.
Untuk memastikan bahwa pelayanan dan penanganan KLB, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Idrus Mahram pada Kamis (22/2), tiba di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, Papua. Mereka memastikan kesinambungan program penanganan pelayanan kesehatan dan program perbaikan kualitas hidup masyarakat Asmat.
Dalam kunjungan tersebut, para menteri akan mengecek sarana dan prasarana kesehatan dan air bersih. Mereka juga berkoordinasi untuk menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan kesehatan secara lebih terintegrasi dengan melibatkan berbagai kementerian.
Warga Suku Asmat, Papua
Sarana dan prasarana yang saat ini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain adalah sarana penyediaan air bersih, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah baru yang lebih besar. Selain itu, akan ada kegiatan pembagian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, serta dialog dengan warga.
Di Agats, Kepala Staf Kepresidenan Meoldoko meninjau penyediaan air bersih untuk warga yang dapat digunakan untuk 20 ribu orang. "Tantangannya di sini warga harus antre. Untuk itu akan dipikirkan agar ada beberapa titik pengambilan air yang lebih menyebar sehingga tidak menimbulkan antrean panjang," katanya.
Moeldoko juga meninjau pelayanan kesehatan terpadu pelayanan gizi buruk di GOR Agats yang dapat menjangkau 10 puskesmas. Jangan terlalu banyak anak, kalau terlalu banyak, pusing kita. Anak-anak kita harus sehat, supaya dapat pendidikan lebih baik, kata Moeldoko saat melakukan peninjauan melalui siaran pers KSP, Kamis (22/2).
Dalam rapat koordinasi kemarin, Komandan Satgas Lapangan Brigjen TNI Asep Gunawan mengatakan bahwa penanganan dan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam jangka menengah dan panjang akan dipimpin oleh Bupati Asmat dengan Wakil Komandan adalah Komandan Kodim Asmat. Sementara itu Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, penting untuk memastikan pelaksanaan program ini dapat menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menyangkut urusan kesehatan semata-mata.
Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, bercengkerama dengan anak-anak Asmat, Papua
"Yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana memastikan supaya program ini dapat berjalan secara efektif, dengan tetap mempertimbangkan budaya masyarakat setempat," ujarnya.
Bupati Asmat Elisa Kambu, dalam rapat koordinasi di pos komando pelayanan kesehatan, sangat berterimakasih atas dukungan pemerintah pusat dan masyarakat dari berbagai penjuru Tanah Air. Terutama dalam membantu masyarakat Asmat menghadapi kasus gizi buruk dan campak di wilayahnya. "Semoga bantuan dan dukungan kepada masyarakat menjadi berkat bagi masyarakat Asmat, dan semua pihak yang telah mengulurkan tangannya untuk masyarakat juga mendapatkan berkat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
